JuaraNews, Bandung - DPRD Jabar meminta pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 berorientasi terhadap kepentingan publik.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman mengatakan, hal itu dikarenakan tidak adanya pembahasan RAPBD TA 2022 yang tidak berpihak pada pelayanan publik.

Untuk itu, pihaknya mengiatkan kepada seluruh OPD dalam perencanaan RAPBD harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami mengkritisi perencanaan penganggaran sekaligus ingin memastikan dengan anggaran yang minim akibat pengurangan pendapatan bahwa target utama dari kinerja pemerintahan bisa tercapai," kata Bedi, di Bandung, Rabu (18/11/2021).

Bedi menyebut, jangan sampai ada OPD tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan utama akibat adanya pengurangan anggaran. Seperti anggaran pokok (fixcost) harus pastikan dulu agar rencana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.

Hal itu karenakan, memang anggaran di Jawa Barat secara keseluruhan saat ini kondisinya cukup prihatin. Sehingga pengelolaan di masing-masing OPD ini harus bijak

"Misalnya, gaji karyawan, honorer disaat situasi seperti ini justru malah diberhentikan. Itu tidak bijak, dan dampaknya nanti terhadap pelayanan. Pemerintah pun penyerapan anggarannya tidak tercapai," tandasnya. (*)

bas