Padat, Persib Lakoni 9 Laga hingga Akhir Tahun
- 22 November 2024 | 03:00:00 WIB
PERSIB kembali akan melakoni jadwal padat pada akhir November dan sepanjang Desemeber 2024 ini.
PERSIB kembali akan melakoni jadwal padat pada akhir November dan sepanjang Desemeber 2024 ini.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bekasi - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo meresmikan mal pelayanan publik di Lotte Grosir, Kabupaten Bekasi, Rabu (17/11/2021). Ini merupakan mal pelayanan publik ketujuh di Jabar dan ke-46 di Indonesia.
Gubernur Ridwan Kamil sendiri berkomitmen akan terus mendorong pendirian mal pelayanan publik (MPP) agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
"Ini mal pelayanan publik ketujuh yang ada di Jawa Barat. Tentunya kita dorong di Jawa Barat memang macam-macam modelnya ada yang ikut bangunan komersial, apapun itu, mudah-mudahan memudahkan," kata Ridwan Kamil.
Dengan luas 1.000 meter persegi, MPP Kabupaten Bekasi saat ini melayani berbagai pelayanan administrasi di dalamnya. Seperti pelayanan administrasi, perizinan, dan non-perizinan dari 20 organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN, serta layanan perbankan.
Berbagai fasilitas juga tersedia di MPP ini, antara lain ruang pelayanan disabilitas, ruang pengaduan dan konsultasi, meja layanan mandiri, Anjungan Dukcapil Mandiri, gerai nikah, dan lounge investasi. Selain itu, juga tersedia musala, toilet, ruang bermain anak, ruang laktasi, pojok jajanan, pojok baca, dan pusat ATM.
Adapun instansi yang bergabung di MPP Kabupaten Bekasi antara lain, DPMPTSP Kabupaten Bekasi, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Bidang UMKM (Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi).
Kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, Pengadilan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Cikarang, Kepolisian Resor Kabupaten Bekasi, Ditjen Pajak Wilayah Jawa Barat II, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Samsat Kabupaten Bekasi, Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, Kantor Pos Cikarang, BPJS Kesehatan Cikarang, BPJS Ketenagakerjaan Cikarang, PT Taspen dan Bank BJB.
"Saya ucapkan selamat kepada sekian institusi yang sudah bergabung. Masih ada yang belum bergabung mudah-mudahan dengan dorongan pak Menteri, warga kami tidak udah pontang-panting ketuk pintu yang jumlahnya banyak," kata Kang Emil.
Seusai diresmikan, Gubernur menyempatkam diri untuk menjadi saksi nikah pertama di MPP Kabupaten Bekasi.
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, kehadiran MPP membantu meringankan segala urusan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Apalagi, Kabupaten Bekasi memiliki wilayah yang cukup luas serta jumlah penduduk yang banyak.
"Dengan 30 juta penduduk dan wilayah yang luas siapapun yang bertanggung jawab sebagai kepala daerah, harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, yang terbaik buat seluruh warganya," kata Tjahjo.
MPP bisa mempercepat proses perizinan yang berdampak kepada jumlah investasi yang naik. "Kedua mempercepat proses perizinan, jangan mau didikte pengusaha, tapi jangan pemerintah daerahnya neko-neko sudah ada layanan publik harus cepat sesuai aturan," kata Tjahjo.
Sementara itu, Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki mengatakan, kehadiran MPP Kabupaten Bekasi merupakan komitmen dari Pemkab Bekasi untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebelumnya, Pemka Bekasi telah menandatangani komitmen penyelenggaraan MPP pada 2020 lalu.
"Alhamdulillah hari ini kita meresmikan bersama mal pelayanan publik. Ini menjawab keinginan masyarakat Kabupaten Bekasi yang membutuhkan pelayanan cepat dan murah," ucap Akhmad Marjuki. (*)
jn
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).