4 Pemain Asia Ikuti Seleksi, Pelatih Persib Ogah Buru-buru Tentukan Pilihan
- 18 Mei 2022 | 13:30:00 WIB
ROBERT Alberts tak mau terburu-buru menentukan pilihan untuk mengisi slot pemain asing Asia yang dipersiapkan nenghadapi Liga 1 2022-2023.
ROBERT Alberts tak mau terburu-buru menentukan pilihan untuk mengisi slot pemain asing Asia yang dipersiapkan nenghadapi Liga 1 2022-2023.
JUMLAH penduduk miskin di Jawa Barat, terus berkurang sejak pandemi Covid-19
JuaraNews, Bandung - DPD Partai Demokrat Jawa Barat mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jum'at (12/11/2021).
Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Irfan Suryanagara mengatakan kedatangan kali ini untuk memberikan surat perlindungan hukum dan keadilan pasca adanya Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dengan rangkaian tindakan dari beberapa orang yang mengaku dan mengatasnamakan anggota Partai Demokrat untuk mengambil alih kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dengan cara-cara kotor dan tidak elegan, sebagai kader dan pengurus Partai di Daerah ikut terdampak, baik secara politis, sosiologis, maupun psikologis.
"Tanpa bermaksud mengintervensi para Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankan kami memohon perlindungan hukum dan keadilan bagi atau untuk Partai Demokrat dari tindakan-tindakan merebut kepengurusan partai yang secara kasat mata dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, moral dan etika politik," ujar Irfan kepada Wartawan.
Irfan pun menyambut baik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menolak tuntutan Moeldoko CS atas Judicial Review AD/ART Partai Demokrat yang diajukan oleh Moeldoko CS melalui hukumnya Yusril Ihza Mahendra dengan keputusan memenangkan Partai Demokrat dibawah Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah.
"Langkah-langkah melalui berbagai lembaga peradilan tersebut yang sepintas lalu adalah tidak dilarang, namun bagi kami yang didaerah adalah tidak masuk akal, karena penyelenggaraan KLB itu sendiri telah jauh menyimpang dari AD/ART Partai Demokrat," ucapnya.
Irfan mengatakan, seluruh pengurus DPD didampingi pengurus DPC Partai Demokrat se-Indonesia secara serentak pun mendatangi kantor PTUN untuk menyerahkan surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan.
"Jadi surat yang disampaikan oleh DPD PD se-Indonesia termasuk juga di DPD PD Jabar kepada PTUN untuk menutup celah dari berbagai lini pihak Moeldoko CS. Karena apa yang telah diputuskan oleh MA sudah sangat tepat dengan menolak permohonan Moeldoko CS dengan pengecaranya Yusril Ihza Mahendra, " pungkasnya. (*)
bas
DPRD Jabar mendorong pelayanan kesehatan di RSUD Bogor Utara tersambung dengan kualitas yang baik sesuai dengan Selengkapnya..
LANGKAH blunder dilakukan Sahabat Kang Daud, dalam upayanya mendapat dukungan dari para Selengkapnya..
GUNA menjalin sinergitas antar lembaga di lingkungan TNI baik AD, Laut dan Udara, Kodam III/Siliwangi menggelar pameran inovasi dan Selengkapnya..
DOSEN STIE Ekuitas Dr Agus Mulyana, SE, MM., akan melaporkan Ketua Umum YKP BJB Totong Setiawan dan Ketua STIE Ekuitas ke Polda Selengkapnya..
CALON ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut Aceng Roni Syahbana membantah telah memalsukan surat dukungan DPAC kepada Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
😷 Positif:
😊 Sembuh:
😭 Meninggal:
GUNA menjalin sinergitas antar lembaga di lingkungan TNI baik AD, Laut dan Udara, Kodam III/Siliwangi menggelar pameran inovasi dan teknologi
AGUS Mulyana diberhentikan sebagai dosen STIE Ekuitas karena sejak 2018 tidak melaksanakan kewajibannya mengajar namun tetap menerima remunerasi.