free hit counter code Masih Banyak Masyarakat Belum Dapat Bantuan, Demokrat Minta Pemerintah Evaluasi Penyaluran Bansos - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter
Masih Banyak Masyarakat Belum Dapat Bantuan, Demokrat Minta Pemerintah Evaluasi Penyaluran Bansos
bas Wakil Ketua Fraksi Partai Demokat DPRD Jabar, Sugianto Nangolah

Masih Banyak Masyarakat Belum Dapat Bantuan, Demokrat Minta Pemerintah Evaluasi Penyaluran Bansos

 

JuaraNews, Bandung - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar, Sugianto Nangolah mengatakan masih banyak masyarakat Jawa Barat belum mendapatkan bantuan sosial (Bansos) terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


Maka dari itu, Sugianto meninta pemerintah provinsi Jawa Barat dan pihak terkait untuk mengevaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos), hal itu agar bansos dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.


"Belum lama ini saat saya mengadakan reses terjun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat, saya menemukan adanya masyarakat kelaparan sudah tiga hari tidak makan nasi," kata Sugianto, Rabu (18/8/2021).


Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar ini mengatakan sudah menjadi tanggung jawab Gubernur Ridwan Kamil untuk memastikan bantuan sosial yang direncanakan ini benar-benar sampai ke rakyat yang membutuhkan di tengah PPKM Level 4.


"Gubernur dan pemerintahan kabupaten/kota harus duduk bersama membahas ini semua, saya minta penyaluran bansos ini juga harus di evaluasi secara total. Agar betul-betul tersalurkan untuk yang membutuhkan," tandasnya.


Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat sudah mulai disalurkan. Jumlah penerima bansos di Jabar mengalami peningkatan, dari sekitar 40 persen menjadi 64 persen dari total penduduk Jabar yang hampir 50 juta jiwa. 


Emil mengungkapkan, warga Jabar yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tapi tidak terdata dan tidak mendapat bansos dari pemerintah pusat, akan di-cover oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.  "Provinsi akan menyisir mereka-mereka yang terdampak PPKM tapi tidak terdata di DTKS atau di data formal," kata Emil. (*)

bas

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


Cancel reply

0 Komentar


Tidak ada komentar

Berita Lainnya


LPI Jadi Inisiator Periksa Hoaks Pilkada 2024
Mahasiswa FISIP Unjani Perdalam Ilmu Pemerintahan
Dani Ramdan Resmi Kembali Jadi Pj Bupati Bekasi
Waduh, 10 Juta Gen Z di Indonesia Nganggur
Komisi I: Petahana Cukup Cuti di Pilkada 2024

Editorial



    sponsored links