free hit counter code DPRD Jabar Sayangkan Keterlambatan Penyaluran Intensif Untuk Nakes - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    DPRD Jabar Sayangkan Keterlambatan Penyaluran Intensif Untuk Nakes
    bas Anggota DPRD Jabar,Ade Kaca

    DPRD Jabar Sayangkan Keterlambatan Penyaluran Intensif Untuk Nakes

     

    JuaraNews, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru menyalurkan insentif untuk para tenaga kesehatan penanganan sebesar 34 persen. Sementara itu di Jabar sendiri jumlah nakes penerima insentif mencapai 41.000 lebih.


    Anggota Komisi V DPRD Jabar, Ade Kaca tidak menampik hal tersebut dikarenakan sesuai fakta di lapangan permasalahan mengenai insentif banyak dikeluhkan oleh para tenaga kesehatan.


    Menurutnya, dengan resiko tinggi yang diemban oleh para tenaga kesehatan maka mempercepat pembayaran insentif nakes harus menjadi prioritas di masa pandemi Covid-19 saat ini.


    “Saya prihatin, di kabupaten garut ini menjadi persoalan yang barangkali perlu ada upaya perbaikan dari leading sektor dalam hal ini mungkin dinas kesehatan provinsi jawa barat agar para nakes ini betul-betul mendapatkan perhatian dari sisi hak nya," katanya, Jumat (23/7/2021).


    Ia pun berharap, bahwa permasalahan terkait penyaluran insentif bagi nakes yang mengalami keterlambatan tidak terulang kembali.


    “Ketika mereka sudah bekerja dengan segala pengorbanannya maka hak nya harus diberikan, uangnya kan ada kenapa harus jadi lambat, maka dari itu saya mendorong kepada dinas kesehatan agar kejadian ini jangan terulang kembali,” tutupnya. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links