DPD Demokrat Jabar Santuni 100 Anak Yatim Piatu
- 29 Maret 2024 | 20:53:00 WIB
DALAM rangka memperingati Nuzulul Qur'an DPD Partai Demokrat Jawa Barat memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu.
DALAM rangka memperingati Nuzulul Qur'an DPD Partai Demokrat Jawa Barat memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Jakarta – Partai Demokrat meminta para pembantu presiden, baik di kabinet, kementerian, maupun pejabat-pejabat di instansi pemerintahan lainnya, mendukung statement Presiden Joko Widodo bahwa beliau bukanlah king of lips service seperti yang disampaikan BEM UI.
Pernyataan Partai Demokrat tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikirim melalui jaringan percakapan whatsapp, Senin (1/7/2021). Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan, di satu sisi Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kalau kritik itu boleh-boleh saja karena kita negara demokrasi. Di sisi yang lain, BEM UI tentu juga memiliki pandangan dan analisa tersendiri mengapa mereka berpandangan seperti itu terhadap Presiden. “Inilah dinamika demokrasi karena kritik harus dianggap sebagai “vitamin” dan bentuk perhatian publik kepada pemerintah,” kata Herzaky dalam siaran persnya.
Menurut Herzaky, Partai Demokrat berharapan pernyataan presiden bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi itu bisa dijadikan kenyataan di lapangan. Karena itu, tentu sepatutnya tidak ada lagi berbagai bentuk intimidasi dan hukuman kepada mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada Pemerintah.
Jangan pula, katanya, kemudian beasiswa mahasiswa ada yang dicabut, biaya operasional organisasi kemahasiswaan ditahan, akun-akun pribadi diretas, serta munculnya serangan massif di media sosial, ataupun dibawa ke ranah hukum.
“Di sinilah pentingnya para pembantu presiden, perangkat pemerintahan, serta para pendukung presiden dan para buzzer media sosial untuk membantu memastikan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi bisa terealisasi seperti harapan publik. Jangan kemudian malah ada yang mengambil tindakan bertentangan dengan apa yang dikomandokan oleh Presiden,” kata Herzaky lagi.
Seperti diketahui, saat usai melakukan sidak pelaksanaan PPKM mikro di RW 01, Keluarahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021), Presiden Joko Widodo telah menyampaikan, percuma pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan tetapi di bawah tidak berjalan. (*)
ude
0 KomentarPemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Selengkapnya..
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Selengkapnya..
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
Pemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Lebaran.
GERAKAN Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) mendesak KPK untuk memeriksa Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia