free hit counter code Kebijakan Penanganan Covid-19 Dinilai Belum Maksimal, DPRD Dorong Kadinkes Jabar Definitif - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Kebijakan Penanganan Covid-19 Dinilai Belum Maksimal, DPRD Dorong Kadinkes Jabar Definitif
    Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah

    Kebijakan Penanganan Covid-19 Dinilai Belum Maksimal, DPRD Dorong Kadinkes Jabar Definitif

     

    JuaraNews, Bandung - DPRD Jabar menyoroti munculnya kembali klaster Covid-19 di lingkungan Kantor Pemerintahan Provinsi Jabar, Gedung Sate. Menyusul sebanyak 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut terpapar Covid-19 usai melakukan perjalanan dinas luar kota.

     

    Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah mengatakan, penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemprov Jabar hingga kini masih belum maksimal. Hal tersebut lantaran tidak adanya Kepala Dinas Kesehatan Jabar definitif, sehingga kebijakan yang diambil masih tumpang-tindih.

     

    "Kalau saya melihatnya masih belum maksimal, terutama tidak memiliki kepala dinas kesehatan," ujarnya, Kamis (3/6/2021).

     

    Menurutnya, pengambilan kebijakan penanganan Covid-19 di Jabar yang sudah dilakukan masih menemui hambatan. Dia pun mendesak, agar Pemprov Jabar segera menunjuk orang yang kompeten dibidangnya.

     

    "Tapi beda dengan ahli dalam kesehatan yang langsung dapat mengambil keputusan harus berbuat apa. Kami Komisi V mendorong Pemprov untuk lebih cepat penanganan Covid-19 yang komprehensif dan lebih tepat," tutupnya. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links