JuaraNews, Bandung - Pemerintah provinsi Jawa Barat terus melakukan upaya antisipasi kelangkaan serta lonjakan harga lonjakan kedelai yang mengakibat banyak pengrajin tahun dan tempat mogok produksi.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya akan berkoodinasi dengan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog. Hal itu dikarenakan kedelai merupakan salah satu kebutuhan masyarakat Jabar.

"Kita terus mengkoordinasikan dengan Kementan dan juga Bulog, karena kedelai ini kebutuhan utama Jabar. Tahu, kecap yang sumbernya dari kedelai yang mayoritas impor,"katanya, Kamis (3/6/2021).

Emil mengtakan, Operasi pengendalian kenaikan harga memang bukan tugas dan fungsi dari Pempov Jabar, akan tetapi Pempov Jabar berupa mengkoordinasikan hal itu agar segala tindakan dapat terukur dengan baik.

"Makanya sudah beroperasi meskipun harganya ada kenaikan," kata Emil.

Menurut Emil, Pemprov Jabar sendiri sudah memiliki sistem pengendalian ketahanan pangan yang akan bergerak ke lapangan begitu ada dinamika.

"Setiap sumber pangan naik, tim ketahanan pangan bergerak, bisa di level tupoksinya atau koordinasi dengan pemerintah pusat," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Eem Sujaemah mengatakan, sejak Januari 2021 lalu Disperindag bersama Satgas Pangan, Dinas Ketahan Pangan dan Peternakan, serta Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menggelar operasi pasar sesuai arahan Kementerian Perdagangan dan Badan Ketahan Pangan Kementerian Pertanian.

Bersama, telah dilakukan untuk menahan tren kenaikan yang sudah terlihat sejak Desember 2020. Namun operasi pasar ternyata tidak menutupi kebutuhan yang terus meningkat, sementara pasokan kedelai impor semakin susut.

“Berdasarkan keterangan Kementerian Perdagangan importir lagi susah, Amerika sebagai importir lagi banyak permintaan. Kedelai di kita ada, tidak langka namun harganya mencapai Rp10.500—Rp10.700 per kilogram,”katanya pekan lalu.

Menurut Eem, kedelai berbeda dengan komoditas lain mengingat masih mengandalkan impor. Masalah ini tidak hanya terjadi di Jabar, melainkan terjadi di seluruh Indonesia. (*)

bas