JuaraNews - Hampir setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mendapat temuan di tubuh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Temuan 'rutin' BPK ini menjadi sorotan tersendiri bagi Komisi V DPR RI.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menyoroti pula hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020, di mana terdapat temuan seperti pembayaran perjalanan dinas yang tidak tertib dan kelebihan pembayaran.

"Terkait dengan temuan yang selalu terjadi setiap tahun agar dicarikan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terulang lagi," tegas Syarief, dalam siaran persnya, Senin, (15/3/2021).

Tak hanya itu, politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) itu juga meminta agar Kemendes PDTT segera melakukan evaluasi dalam proses perencanaan dan pengawasan internal. Tujuannya, agar pelaksanaan anggaran Kemendes PDTT dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

"Saya mengingatkan, Kemendes PDTT untuk segera menggelar evaluasi dalam pengawasan internal. Komisi V DPR RI berharap, kedepannya Kemendes PDTT bisa semakin baik terutama pada aspek pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat juga semakin berjalan maksimal," tegas Syarief.(*)

Oleh: atep kurniawan / tep