JuaraNews, Bandung - Refleksi Kebangsaan akhir 2020 mengangkat Kearifan Budaya Daerah menjadi pembahasan Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI) bersama Kongres Sunda dalam silaturahmi webinar menggunakan aplikasi Zoom dan hadir di Hotel Sutan Raja, Soreang Kabupaten Bandung.

Perwakilan tokoh nasional maupun perwakilan berbagai suku bangsa dari Aceh hingga Papua terlibat dalam kegiatan refleksi kebangsaan itu.

Ketua SC (Streaming Committee) Kongres Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira mengatakan, refleksi kebangsaan pada hari kebangsaan 27 Desember 2020 dengan semangat peringatan Konferensi Meja Bundar ini sangat luar biasa. Apalagi, sejumah tokoh bangsa dan daerah dari Sabang sampai Merauke turut terlibat.

"Pelaksanaan Refleksi Kebangsaan untuk merajut komitmen berkearifan budaya daerah untuk kebaikan bangsa dalam bingkai NKRI. Pelaksanaan refleksi kebangsaan itu adalah pra-Kongres Sunda yang akan dilaksanakan 2021 yang diagendakan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin," terang Andi kepada wartawan.

"Kehadiran langsung filep Wamefma dari Papua pada Kongres ini, menjadi kehebatan bahwa misi merajuk budaya untuk menunjukan jati diri Bangsa, patut diapresiasi. Kita berhasil mengundang suku-suku bangsa Nusantara walaupun secara webinar. Hubungan kekeluargaan di masa pandemi Covid-19 ini," katanya.

Berdasarkan perwakilan dari suku Papua, kata Andri, urang Sunda turut membantu dan membangun pendidikan di Papua.

Dikatakan Andri, dengan adanya kegiatan refleksi kebangsaan bisa menjadi modal untuk memikirkan bagaimana orang Sunda memikirkan bangsa dan negara.

Sementara itu pada sambutannya Ketua DPD RI La Nyala Matalitti menuturkan, Kebudayaan menjadi peran penting dalam menunjukan identitas Bangsa di mata dunia. Namun sejak kemerdekaan 1945 belum adanya tempat khusus di Pemerintah terkait undang undang, maka itu menjadi perhatian tokoh budaya dan nasional. Dan barulah di tahun 2017 lahir undang undang kemajuan kebudayaan, menjadi tolak ukur budaya menjadi kekuatan Bangsa.

"Selama 70 tahun sejak kemerdekaan 1945, kebudayaan belum ada tempat di pondasi bangsa, baru di tahun 2017 lahirlah undang undang kemajuan kebudayaan yang menjadi perhatian pemerintah bahwa budaya kearifan lokal dan daerah, dapat menjadi identitas bangsa kepada dunia," jelas La Nyala.

Kebersamaan untuk berdialog dan bermusyawarah melalui kongres sunda sekarang dan akan datang, harus ditingkatkan pada kongres suku bangsa Nusantara untuk membangun Indonesia ke depan. (*)

bas