Variabel Empirik Dadang-Ali Ungguli Sahrul-Gungun
- 24 November 2024 | 08:13:00 WIB
DEMI memenangkan pasangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb pada Pilkada Kabupaten Bandung, Relawan Rancage fokus lakukan gerakan dari rumah ke rumah.
DEMI memenangkan pasangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb pada Pilkada Kabupaten Bandung, Relawan Rancage fokus lakukan gerakan dari rumah ke rumah.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Isu perubahan nama Jawa Barat menjadi provinsi sunda menuai pro-kontra dari berbagai kalangan budayawan. Pasalnya perubahan nama tersebut dinilai tidak memiliki augensi dengan kondisi Jabar saat ini.
Diberitakan sebelumnya, wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda mencuat dalam Kongres Sunda di Perpustakan Ajip Rosidi, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Budayawan Sunda, Wawan Gunawan mengatakan, Jabar saat ini banyak masalah seperti intoleransi, pemerataan pendidikan, gizi buruk, peraturan daerah yang tidak konstitusional dan lain sebagainya membuat pergantian nama memjadi tidak substansial.
"Saya dengar pro-kontra itu ada, tapi kalau menurut saya, prioritas sekarang mending ke subtansi karena tantangan masyarakat Sunda saat ini adalah kesejahteraan," ujar Wawan di Bandung, Rabu (14/10/2020).
Wawan menjelaskan bahwa Sunda itu memiliki tiga babak, Sunda Bihari, Sunda Kamari, dan Sunda Kiwari. Menurutnya, di era Sunda Kiwari begitu banyak permasalahan, sehingga dirasa tidak efektif dalam penyelesaian masalah.
"Apakah perubahan nama itu cukup subtansial dan signifikan dalam menjawab masalah-masalah Jawa Barat Kiwari atau hari ini," katanya.
Dia menyebut Sunda Bihari dan Sunda Kamari itu harus jadi referensi untuk kita menyelesaikan masalah Sunda Kiwari ini.
"Saya ingin perubahan yang subtansial, karena perubahan nama berpengaruh juga terhadap perubahan nama-nama seperti nama sekolah, perubahan nama dokumen. Jadi menurut saya prioritas tidak untuk sekarang-sekarang ini," tuturnya. (*)
bas
0 KomentarPEMKOT Bekasi yang digelar di Plaza Pemkot Bekasi Jalan Ahmad Yani diikuti ribuan aparatur pada Jumat, (22/11/2024). Selengkapnya..
EKS calon legislatif DPRD Kota Bekasi dari PSI Kota Bekasi mengalihkan dukungan dari Paslon Risol ke Paslon Nomor 3 Selengkapnya..
PEMERINTAH Kota Bekasi menggelar doa bersama menjelang Pilkada Selengkapnya..
DPD Demokrat Jabar menggelar sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 4 di pilkada serentak, Jumat Selengkapnya..
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
EKS calon legislatif DPRD Kota Bekasi dari PSI Kota Bekasi mengalihkan dukungan dari Paslon Risol ke Paslon Nomor 3 Ridho
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).