DPD Demokrat Jabar Santuni 100 Anak Yatim Piatu
- 29 Maret 2024 | 20:53:00 WIB
DALAM rangka memperingati Nuzulul Qur'an DPD Partai Demokrat Jawa Barat memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu.
DALAM rangka memperingati Nuzulul Qur'an DPD Partai Demokrat Jawa Barat memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Bandung - Anggota Komisi II DPRD Jabar, Hilal Hilmawan meminta pemerintah agar mengurangi biaya rapid test antigen. Pasalnya, tarif rapid test antigen Rp 250 ribu dan paling tinggi Rp 275 ribu itu dinilai terlalu mahal oleh masyarakat.
Seharusnya, sambung dia, setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam melakukan aturan rapid test antigen guna memastikan nonreaktif corona, sebelum berpergian atau melaksanakan libur akhir tahun dengan menggunakan moda transportasi massal keluar daerah tidak memberatkan masyarakat.
"Hanya saja tarifnya jangan membebani masyarakat, karena tarif rapid test antigen relatif mahal," kata Hilal Hilmawan, Rabu (23/12/2020).
"Nanti tarif masuk objek wisata lebih murah daripada biaya tarif rapid test antigen yang mahal," tambahnya.
Menurutnya, dimasa pandemi saat ini, paling tidak ada biaya keringanan oleh pemerintah untuk masyarakat agar bisa melakukan rapid test antigen.
"DPRD mendorong biaya rapid test antigen difasilitasi oleh Pemprov Jabar. Atau pun paling tidak ada biaya subsidi yang lakukan pemerintah untuk masyarakat bisa melakukan rapid test antigen secara gratis," ucap Legislator Partai Golkar ini.
Tak hanya itu, menjelang libur Tatal dan Tahun Baru 2021 (Nataru), Hilal mengingatkan agar para pengelola obyek wisata memastikan karyawannya sudah melakukan rapid test antigen terlebih dahulu sebelum dibolehkan melayani pengunjung. "Jangan sampai nanti wisatawan wajib rapid test antigen tapi pengelolanya tidak,"pungkasnya. (*)
bas
0 KomentarPemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Selengkapnya..
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Selengkapnya..
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
Pemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Lebaran.
GERAKAN Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) mendesak KPK untuk memeriksa Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia