free hit counter code Ridwan Kamil: Jabar Idealnya Miliki 40 Daerah, Bisa Jadi Solusi Tingkatkan Pembangunan - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Ridwan Kamil: Jabar Idealnya Miliki 40 Daerah, Bisa Jadi Solusi Tingkatkan Pembangunan
    (istimewa/humas pemprov jabar) Ridwan Kamil saat mejadi narasumber Webinar

    Ridwan Kamil: Jabar Idealnya Miliki 40 Daerah, Bisa Jadi Solusi Tingkatkan Pembangunan

    JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjadi narasumber web seminar (webinar) Universitas Paramadina bertajuk ‘The Implementation of Regional Economy in West Java’, Rabu (14/10/2020).

     

    Dalam webinar tersebut, Emil memaparkan dinamika pembangunan di Jabar. Menurutnya, populasi menjadi sumber dari dinamika dan masalah pembangunan di provinsi dengan populasi hampir 50 juta jiwa pada 2019.

     

    Pasalnya, penduduk akan berebut sumber daya, tata ruang, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan, hingga transportasi. Untuk itu, pengendalian populasi menjadi salah satu solusi dinamika pembangunan di Jabar.

     

    "Tugas kami sebagai pemerintah adalah menyiapkan keseimbangan antara perebutan sumber daya tersebut," ujar Emil melalui konferensi video dari Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata No 1 Kota Bandung, Selasa (14/10/2020).

     

    Selain itu, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jabar memiliki jumlah penduduk yang hampir sama dengan negara Korea Selatan dan dua kali lipat penduduk Australia.

     

    "Jadi dari ukuran jumlah penduduk, saya (sebagai gubernur) seperti mengurus dinamika sekelas negara," tambahnya.

     

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar per 2019, Jabar memiliki luas wilayah lebih dari 35 ribu km2 dengan 27 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa.

     

    Selain populasi yang menjadi sumber dinamika pembangunan, Emil juga mengatakan bahwa secara ekonomi dalam pemerintahan terdapat ketidakadilan fiskal terhadap Jabar dari pemerintah pusat. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan publik dan penggerakan ekonomi.

     

    "Penduduk kami banyak (hampir 50 juta jiwa) tapi daerah yang mengelolanya sedikit, hanya 27 daerah. Berbeda dengan (misalnya) Jawa Timur dengan jumlah penduduk 40 juta jiwa dikelola oleh 38 daerah. Sementara (selama ini) anggaran berbanding lurus dengan jumlah daerah, bukan jumlah penduduk," kata Emil.

     

    Maka, menurut Emil, pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Jabar.

     

    "Jadi ada hal-hal yang sedang kami perjuangkan dari sisi pelayanan publik dan ekonomi secara politik yaitu pemekaran wilayah. Jadi kami berharap Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah (kabupaten/kota)," kata Emil.

     

    Selain bicara dinamika pembangunan, Emil turut memaparkan keunggulan Jabar sebagai rumah bagi para investor sektor manufaktur. Ia menjelaskan, alasan Jabar diminati investor antara lain karena infrastruktur Jabar dibanding daerah lainnya dianggap terbaik sebagai pendukung investasi serta SDM yang sangat produktif.

     

    "Jadi dari 100 persen industri (yang ada) di Indonesia, 60 persen memilih (lokasi) di Jabar. Ini salah satu keunggulan kami," ucap Emil.

     

    "Setiap tahun investasi yang datang ke Indonesia nomor satunya selalu ke Jabar sehingga kami terus meningkatkan pelayanan agar investasi manufaktur itu tetap ke Jabar," tuturnya.

     

    Selain itu, pariwisata dan pertanian juga menjadi sektor unggulan Jabar. Sementara pascapandemi Covid-19 yang turut berdampak terhadap ekonomi Jabar, Emil berujar pihaknya mengusung 7 potensi ekonomi regional baru di Jabar.

     

    Yaitu: (1) meraup peluang investasi perusahaan yang pindah dari Tiongkok khususnya ke kawasan Rebana; (2) swasembada pangan; (3) swasembada teknologi atau konversi manufaktur ke arah 4.0; (4) mendorong peluang bisnis di sektor kesehatan sebagai center of excellence (pusat keunggulan) kesehatan; (5) ekonomi digital; (6) penerapan ekonomi berkelanjutan; dan (7) pariwisata lokal.

     

    "Pasca-Covvid-19 kami memiliki tujuh potensi ekonomi baru yang harus diambil dan kita sudah siap," ujar Emil. (*)

    Oleh: JuaraNews / jar

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links