JuaraNews, Bandung – Pemprov Jabar terus berinovasi dalam sektor keterbukaan informasi publik. Sejumlah program yang berkaitan dengan teknologi informasi dan digitalisasi digagas. Aplikasi yang mempermudahan pelayanan informasi kepada masyarakat pun turut dihadirkan, seperti Sapa Warga dan Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, keterbukaan informasi publik memang menjadi fokus Pemprov Jabar saat ini. Hal itupun tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kita memang sudah mencanangkan dan sudah masuk RPJMD mengenai Jabar Digital Province. Semua inovasi merupakan satu kesatuan dalam Jabar Digital Province," kata Setiawan saat memaparkan secara daring soal Inovasi dan Kolaborasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (6/10/2020).

"Poin-poin di dalam Jabar Digital Province itu inklusif, inovation, colaboration, dan juga Dynamic Government atau kita ingin hadir sebagai pemerintahan yang dinamis," imbuhnya.

Setiawan mengatakan, program digitalisasi dan aplikasi yang diluncurkan selalu terkait satu sama lain. Ia pun mencontohkan aplikasi Pikobar. Aplikasi ini memiliki fitur aduan penerima bantuan sosial (bansos) provinsi bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bansos dan layak mendapatkan bantuan dapat mengadu melalui aplikasi Pikobar. Data yang masuk melalui Pikobar diverifikasi kepada RW setempat via Sapa Warga.

"Bisa dibayangkan 3,5 juta warga yang daftar pada Pikobar ini sebagai penerima bantuan sosial, semua diverifikasi lewat apkikasi Sapa Warga," ucapnya.

Selain itu, kata Setiawan, Pikobar pun menyajikan data-data penanganan Covid-19 di Jabar dengan komprehensif. Mulai dari jumlah kasus sampai peta persebaran Covid-19 di setiap kabupaten/kota.

"Kendati sudah ada Jabar Digital Service, aplikasi ini dibangun bersama teman-teman akademisi, praktisi, dan rumah sakit. Supaya aplikasi yang kita bangun benar-benar dibutuhkan di lapangan," katanya.

Pemprov Jabar pun sudah meluncurkan program Desa Digital. Desa Digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi.

Nantinya, seluruh pelayanan publik di desa akan didigitalisasi, koneksi internet akan dibenahi, command center dibangun, dan masyarakat desa dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan sekaligus mengenalkan produk unggulan di wilayahnya.

Sejak diluncurkan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada 10 Desember 2018, Pemprov Jabar sudah memasang wifi di desa-desa blank spot atau desa tidak memiliki koneksi internet sama sekali. Setiawan mengatakan, pihaknya pun mengagas Sistem Informasi Voice Over Untuk Tunanetra (Si Votun) Jabar. Si Votun digagas agar penyandang tunanetra memiliki akses informasi yang baik.

"Caranya bisa dengan menanyakan hal-hal yang mereka ingin tahu dan kami respons," ucap Setiawan. (*)

Oleh: JuaraNews / jar