Hot News


Inspirasi


    Soal Netralitas ASN di Pilkada Serentak, BKKBN: Tidak Harus Berpihak Kepala BKKBN Hasto (Foto: Istimewa)

    Soal Netralitas ASN di Pilkada Serentak, BKKBN: Tidak Harus Berpihak

    • Senin, 21 September 2020 | 21:48:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo meminta seluruh ASN pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) untuk besikap netral di Pilkada Serentak 2020.

     

    "ASN tidak sulit untuk netral. Saya saja yang pejabat politik bisa netral. Saya waktu bupati tidak pernah memanggil sekda, kadis, untuk kita arah-arahkan. Tidak pernah sama sekali. Selama menjabat harus menjadi milik publik. Demikian juga dengan ASN, bekerja untuk kepentingan publik," kata Hasto saat video conference di aplikasi Zoom dipantau di Bandung, Senin (21/9/2020).

     

    Menurutnya, ASN tidak harus menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat untuk menjaga dan tidak mengganggu kinerja sebagai ASN.

     

    "ASN tidak dilarang untuk memilih. Memilih adalah hak kita sebagai waga negara. Yang dilarang itu mempengaruhi orang untuk memilih. Aslinya hati ASN tidak netral. Pada saatnya nanti memilih, maka memilihlah. Berbeda dengan TNI dan Polri, ASN punya hak untk memilih," jelasnya.

     

    Hal senada juga dikatakan, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Uung Kusmana mengingatkan bahwa para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) merupakan pegawai pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan adanya tekanan dari kepala daerah atau OPD kabupaten kota.

     

    "Kalau ada tekanan dan ancaman akan dipindahkan ke daerah terpencil jika tidak mendukung salah satu calon, tidak perlu khawatir. Kewenangan kepegawaian itu ada di BKBN. Kami tidak akan serta merta menuruti permintaan pindah tugas. Tenang saja. Kita fokus saja bekerja untuk kepentingan masyarakat," ucap Uung.

     

    Sementara itu, Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jabar, Wasikin Marzuki menyampaikan bahwa para petugas lini lapangan KB atau Bangga Kencana termasuk paling rawan mendapat penggiringan suara. Bahkan, muncul anggapan bahwa barang siapa menginginkan menang pilkada, maka dia harus menggandeng petugas KB.

     

    "Ada anggapan jika menguasai petugas KB di daerah, maka 30 persen kemenangan sudah di tangan. Petugas KB bukan hanya jadi incaran iknumben, tapi juga calon lain," ujar Wasikin.

     

    Terkait hal itu, Wasikin sepakat dengan Kepala BKKBN yang menegaskan pentingnya loyalitas ASN pada program, bukan pada sosok pribadi kepala daerah.

     

    "Tos netral bae. Gak usah takut ke sana ke mari. Karena punya hak pilih, nanti saja di TPS. Jangan di ruang terbuka. Kalau ada petugas BKKBN, itu bakal kelihatan. Hindari saja," pungkasnya. (*)

    Oleh: ridwan / rid

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Menekan Penyebaran Covid-19 di Masa Libur Panjang
    Tinjau Kawasan Puncak saat Libur Panjang, Wagub Jabar Turut Periksa Wisatawan di Perbatasan
    Tingkatkan Ekonomi Masyarakat dan Konservasi,  Pemprov Jabar Tanam 3.000 Pohon di Cianjur
    Didominasi Pemuda, Alumni Muda Padjadjaran: Pemuda Punya Potensi Besar
    Ridwan Kamil Imbau Kepala Daerah Tingkatkan Pengamanan Protokol Kesehatan saat Libur Panjang
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Pos Indonesia kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads