blog counter

Soal Netralitas ASN di Pilkada Serentak, BKKBN: Tidak Harus Berpihak

  • Senin, 21 September 2020 | 21:48:00 WIB
  • 0 Komentar


Soal Netralitas ASN di Pilkada Serentak, BKKBN: Tidak Harus Berpihak
Kepala BKKBN Hasto (Foto: Istimewa)

JuaraNews, Bandung - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo meminta seluruh ASN pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) untuk besikap netral di Pilkada Serentak 2020.

 

"ASN tidak sulit untuk netral. Saya saja yang pejabat politik bisa netral. Saya waktu bupati tidak pernah memanggil sekda, kadis, untuk kita arah-arahkan. Tidak pernah sama sekali. Selama menjabat harus menjadi milik publik. Demikian juga dengan ASN, bekerja untuk kepentingan publik," kata Hasto saat video conference di aplikasi Zoom dipantau di Bandung, Senin (21/9/2020).

 

Menurutnya, ASN tidak harus menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat untuk menjaga dan tidak mengganggu kinerja sebagai ASN.

 

"ASN tidak dilarang untuk memilih. Memilih adalah hak kita sebagai waga negara. Yang dilarang itu mempengaruhi orang untuk memilih. Aslinya hati ASN tidak netral. Pada saatnya nanti memilih, maka memilihlah. Berbeda dengan TNI dan Polri, ASN punya hak untk memilih," jelasnya.

 

Hal senada juga dikatakan, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Uung Kusmana mengingatkan bahwa para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) merupakan pegawai pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan adanya tekanan dari kepala daerah atau OPD kabupaten kota.

 

"Kalau ada tekanan dan ancaman akan dipindahkan ke daerah terpencil jika tidak mendukung salah satu calon, tidak perlu khawatir. Kewenangan kepegawaian itu ada di BKBN. Kami tidak akan serta merta menuruti permintaan pindah tugas. Tenang saja. Kita fokus saja bekerja untuk kepentingan masyarakat," ucap Uung.

 

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jabar, Wasikin Marzuki menyampaikan bahwa para petugas lini lapangan KB atau Bangga Kencana termasuk paling rawan mendapat penggiringan suara. Bahkan, muncul anggapan bahwa barang siapa menginginkan menang pilkada, maka dia harus menggandeng petugas KB.

 

"Ada anggapan jika menguasai petugas KB di daerah, maka 30 persen kemenangan sudah di tangan. Petugas KB bukan hanya jadi incaran iknumben, tapi juga calon lain," ujar Wasikin.

 

Terkait hal itu, Wasikin sepakat dengan Kepala BKKBN yang menegaskan pentingnya loyalitas ASN pada program, bukan pada sosok pribadi kepala daerah.

 

"Tos netral bae. Gak usah takut ke sana ke mari. Karena punya hak pilih, nanti saja di TPS. Jangan di ruang terbuka. Kalau ada petugas BKKBN, itu bakal kelihatan. Hindari saja," pungkasnya. (*)

Oleh: ridwan / rid

0 Komentar
Tinggalkan Komentar
Cancel reply
0 Komentar
Tidak ada komentar
Berita Lainnya
Bangun Optimalisasi Komunikasi DPRD Jabar Gelar Kegiatan Saba Desa
Jelang Muscab, Aceng Roni Syahbana Daftar Calon Ketua DPC Partai Demokrat Garut
Gubernur Ridwan Kamil Dukung Daud Ahmad Jadi Ketua Umum KONI Jabar
Konflik di Hutan Sudah Terjadi Sejak Terbit SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
DPRD Jabar Siap Sampaikan Aspirasi Serikat Buruh Terkait Kesejahteraan Pekerja
Berita Terdahulu

Editorial


    Lebaran Fraksi PKB Jawa Barat
    Iklan Lebaran Pemkot Bandung

    Data Statik Covid-19


    DATA COVID-19 INDONESIA

    😷 Positif:

    😊 Sembuh:

    😭 Meninggal:

    (Data: kawalcorona.com)

    Ads