JuaraNews, Bandung - Fraksi PKS DPRD Jabar mempertanyakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pekerja di bawah 5 juta.Hal itu dikarenakan, progam yang gagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dinilai kurang efektif.

Menurut Abdul Hadi Wijaya, Yang menjadi inti permasalahan dari BLT ini adalah untuk mendapatkan data dibutuhkan penyediaan data nama dan nomor rekening masyarakat yang menerima lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Saya melihat ada upaya menyederhanakan proses pendataan, dalam hal ini menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. Jadi akhirnya pihak Kementerian tinggal menugaskan saja kepada BPJS Ketenagakerjaan mengumpulkan data masyarakat dengan gaji dibawah 5 juta," katanya, Rabu (16/9/2020).

Sekretaris DPW PKS Jabar ini mengatakan, program tersebut menghabiskan dana sebesar 104 triliun, lebih dari dua kali Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar.

Oleh karena itu, Gus Ahad meminta Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan program persebut secara menyeluruh bukan hanya karyawan yang gajinya 5 juta. Tetapi juga untuk masyarakat lapisan bawah seperti guru honorer yang gajinya 300-600 ribu perbulan.

Maka dari itu, Selaku wakil rakyat Jawa Barat (Jabar), walaupun ini bukan kewenangan kami tetapi layak mengkritisi dan meminta adanya evaluasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Saya meminta kepada Pemerintah Pusat, agar mengevaluasi kebijakan yang kesannya tanpa perencanaan yang baik tanpa metode pemikiran yang lengkap dan komprehensif. Yang akhirnya menghabiskan anggaran sampai ratusan triliun, besar sekali. Mudah-mudahan program tersebut dievaluasi dan perbaikan," tandasnya.(*)

bas