ultah bandung

Hot News


Inspirasi


    Fraksi PKS Jabar Pertanyakan Program BLT Kemnaker
    JuaraNews/Abdul Basir Abdul Hadi Wijaya

    Fraksi PKS Jabar Pertanyakan Program BLT Kemnaker

    • Rabu, 16 September 2020 | 15:01:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Fraksi PKS DPRD Jabar mempertanyakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pekerja di bawah 5 juta.Hal itu dikarenakan, progam yang gagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dinilai kurang efektif.

     

    Menurut Abdul Hadi Wijaya, Yang menjadi inti permasalahan dari BLT ini adalah untuk mendapatkan data dibutuhkan penyediaan data nama dan nomor rekening masyarakat yang menerima lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

     

    "Saya melihat ada upaya menyederhanakan proses pendataan, dalam hal ini menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. Jadi akhirnya pihak Kementerian tinggal menugaskan saja kepada BPJS Ketenagakerjaan mengumpulkan data masyarakat dengan gaji dibawah 5 juta," katanya, Rabu (16/9/2020).

     

    Sekretaris DPW PKS Jabar ini mengatakan, program tersebut menghabiskan dana sebesar 104 triliun, lebih dari dua kali Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar.

     

    Oleh karena itu, Gus Ahad meminta Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan program persebut secara menyeluruh bukan hanya karyawan yang gajinya 5 juta. Tetapi juga untuk masyarakat lapisan bawah seperti guru honorer yang gajinya 300-600 ribu perbulan.

     

    Maka dari itu, Selaku wakil rakyat Jawa Barat (Jabar), walaupun ini bukan kewenangan kami tetapi layak mengkritisi dan meminta adanya evaluasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

     

    "Saya meminta kepada Pemerintah Pusat, agar mengevaluasi kebijakan yang kesannya tanpa perencanaan yang baik tanpa metode pemikiran yang lengkap dan komprehensif. Yang akhirnya menghabiskan anggaran sampai ratusan triliun, besar sekali. Mudah-mudahan program tersebut dievaluasi dan perbaikan," tandasnya.(*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Terkait
    Berita Lainnya
    Di Kota Bandung, Irfan Suryanegara Juga Didorong Jadi Gubernur Jabar 2023
    Presiden Jokowi tak Setuju Pilkada 2020 Ditunda
    Kasus Covid-19 di Jabar Naik-Turun, Pemprov Wajibkan Protokol Terapi Pasien di RS Rujukan
    Soal Netralitas ASN di Pilkada Serentak, BKKBN: Tidak Harus Berpihak
    Tingkatkan Kewenangan Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19, Pergub No 60 Didorong jadi Perda
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Pos Indonesia kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads