JuaraNews, Bandung - Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai positif. Namun DPRD Jabar memperingatkan, dalam proses pendapatan harus memperoleh data yang akurat.

Anggota Komisi III DPRD Jabar, Sugianto Nangolah menilai langkah yang dilakukan Pemprov mengenai pendataan UMKM merupakan sikap yang bagus. Akan tetapi pada prosesnya diharapkan jangan sampai salah sasaran.

"Yang jadi masalah bantuan-bantuan seperti ini sering salah sasaran. Karena data yang digunakan itu tidak akurat," katanya saat dihubungi, Kamis (13/8/2020).

Politisi asal Fraksi Demokrat itu menegaskan, seringkali Pemprov menggunakan data yang tidak akurat. Ia mengaharapkan langkah yamg ditempuh jangan sampai salah sasaran.

"Niatnya ingin membantu UMKM, ternyata yang dibantu bukan pelaku UMKM. Nah itu yang kita khawatirkan," tegasnya.

Selain itu ia memaparkan, selagi data yang digunakan oleh pihak Pemprov itu benar lalu tepat sasaran, itu merupakan hal yang sangat bagus. Tapi nanti kalau data yang digunakan itu tidak benar bahkan bukan pelaku UMKM yang dibantu, maka nanti akan menimbulkan masalah lain.

"Jadi basisnya itu adalah data yang betul-betul valid, bukan data asal-asalan. Data tidak jelas dari mana sumbernya. Jadi yang berwenang mengeluarkan data itu siapa? Kan begitu," pungkasnya. (*)

Oleh: ridwan / rid