Moncer saat Debut, Adzikry Janji Tampil Lebih Baik
- 29 Maret 2024 | 14:18:00 WIB
M Adzikry Fadillah bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain dari Pelatih Bojan Hodak, kontra Bhayangkara, Kamis (28/3/2024) malam.
M Adzikry Fadillah bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain dari Pelatih Bojan Hodak, kontra Bhayangkara, Kamis (28/3/2024) malam.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Bandung - Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, hak suara setiap warga pada gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 harus tetap terlayani dengan baik di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, penyelenggaraan Pilkada wajib mengikuti protokol kesehatan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
"Harapan kami Pilkada sukses tanpa ekses dan terkait (pandemi) COVID-19 bisa diantisipasi," kata Kang Uu saat mengikuti video conference "Apel Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jawa Barat dengan Adaptasi Kebiasan Baru" dari Kota Bandung, Selasa (21/7/20).
"Pilkada ini juga harus menjamin kesehatan semua yang terlibat, baik penyelengara maupun warga yang akan memberikan hak suaranya. Oleh karena itu, semua tahapan Pilkada harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat," tambahnya.
Adapun Pilkada serentak di Jabar rencananya akan digelar pada 9 Desember 2020 di delapan daerah, yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, dan Pangandaran, serta Kota Depok.
Kang Uu pun mengapresiasi kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan KPU kabupaten/kota khususnya delapan daerah penyelenggara atas kesiapan menggelar pemilihan secara serentak di tengah pandemi.
Dirinya berharap agar KPU Jabar, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bisa menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.
"Kami juga meminta (penyelenggara) untuk bersikap adil dan setara kepada semua calon bupati/ wali kota sehingga hadir pemimpin yang benar-benar diharapkan masyarakat," ujar Kang Uu.
Maka, lanjut Kang Uu, para panitia penyelenggara harus menjaga koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tokoh agama, dan masyarakat.
"Ciptakan iklim yang kondusif, jaga citra baik penyelenggaraan Pemilu agar hasilnya dipercaya masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru," ujar Kang Uu.
Sementara itu, KPU Jabar telah menargetkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di delapan kabupaten/kota sebesar 77,5 persen.
Untuk itu, Kang Uu meminta agar penyelenggara Pilkada di delapan kabupaten/kota untuk menyiapkan model sosialisasi berkaitan dengan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi agar target tersebut bisa dipenuhi.
"Apalagi di masa pandemi ini, kesuksesan pemilihan 2020 sangat erat kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat pada semua tahapan pilkada. Sementara masyarakat harus tertarik untuk menyalurkan hak pilihnya," kata Kang Uu.(*)
bas
0 KomentarPemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Selengkapnya..
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Selengkapnya..
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
Pemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Lebaran.
GERAKAN Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) mendesak KPK untuk memeriksa Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia