free hit counter code Segera, KOPDAR Gubernur dengan Instansi Vertikal di Wilayah Jabar - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Segera, KOPDAR Gubernur dengan Instansi Vertikal di Wilayah Jabar
    Humas/Jabar

    Segera, KOPDAR Gubernur dengan Instansi Vertikal di Wilayah Jabar

    • Jumat, 28 Februari 2020 | 17:05:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja memimpin Rapat Sinergitas Pembangunan Nasional antara Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal Wilayah Jabar di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Jumat (28/2/20).

     

    Agenda rapat tersebut, salah satunya mengumumkan Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) gubernur bersama pimpinan instansi vertikal wilayah Jabar yang rencananya digelar pada Kamis, 19 Maret 2020.

     

    Dalam pidatonya, Setiawan berujar bahwa KOPDAR setiap triwulan yang sudah berlangsung selama ini ditujukan bagi kepala daerah 27 kabupaten/kota se-Jabar. Untuk itu, KOPDAR pertama bagi instansi vertikal dirasa perlu demi menyinergikan program pembangunan Jabar.

     

    "Forum antara perangkat daerah dengan instansi vertikal wilayah menjadi penting (karena) bisa bahu-membahu agar Jabar lebih baik lagi," kata Setiawan.

     

    Selain itu, lanjut Setiawan, sinergitas pembangunan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal juga menjadi hal krusial untuk memanfaatkan bonus demograsi di periode 2011-2035 menuju Indonesia Emas.

     

    "Saat ini, Jabar mulai memasuki bonus demografi di mana usia produktif lebih banyak. Usia produktifnya hampir 65 persen dari total 49 juta penduduk," kata Setiawan.

     

    "Jadi peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam sinergitas dengan instansi vertikal adalah terkait data base, pengawasan, pelaporan, dan pengendalian," tambahnya.

     

    Setiawan juga berbicara mengenai visi dan misi Jabar, program prioritas pembangunan, sumber kolaborasi pendanaan pembangunan Jabar, hingga investasi.

     

    "Instansi vertikal ini adalah resource bagi Jabar yang perlu dimanfaatkan. Dan mereka (instansi vertikal) pun berharap bahwa provinsi dalam hal-hal tertentu bisa menyelesaikan masalah mereka. Jadi ini salah satu networking yang harus dijaga, yang ujungnya pelayanan publik tercapai," ujar Setiawan.

     

    Sementara dalam rapat yang sekaligus merupakan simulasi untuk KOPDAR bersama instansi vertikal wilayah Jabar itu, perwakilan instansi vertikal menyampaikan masukan maupun progres program pembangunan masing-masing.

     

    Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Dani Ramdan sementara itu mengatakan, Rapat Sinergitas Pembangunan Nasional antara Pemprov Jabar dan Instansi Vertikal Wilayah Jabar dilakukan dalam rangka simulasi KOPDAR pemprov bersama instansi vertikal Jabar dengan tema 'Sukseskan Sensus Penduduk Jabar Tahun 2020' pada 19 Maret nanti.

     

    "Tapi soal tema, Bapak Gubernur (Ridwan Kamil) masih terbuka untuk diskusi. Yang pasti, KOPDAR bertujuan mengintensifkan komunikasi dan kolaborasi program kerja pemprov dan instansi vertikal di Jabar," ucap Dani.

     

    "Selama ini komunikasi (dengan instansi vertikal) tidak ada masalah, tapi di 2020 gubernur ingin meningkatkan koordinasinya, mulai dari perencanaan, kebijakan, implementasi," tuturnya.

     

    Adapun instansi vertikal wilayah Jabar yang hadir dalam rapat antara lain Kodam III/Siliwangi, Polda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar, Pengadilan Tinggi Jabar, Kanwil Kemenang Jabar, Kanreg III BKN Jabar, BPK Jabar, KPw Bank Indonesia Jabar, KPU Jabar, Bawaslu Jabar, hingga BNN Jabar. Turut hadir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jabar Eddy Nasution. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links