free hit counter code Jabar Siapkan 2 Opsi Organisasi Penanganan Masalah di Cekungan Bandung - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Jabar Siapkan 2 Opsi Organisasi Penanganan Masalah di Cekungan Bandung
    Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmadja

    Jabar Siapkan 2 Opsi Organisasi Penanganan Masalah di Cekungan Bandung

    • Selasa, 25 Februari 2020 | 00:19:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung – Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Pemprov Jabar bakal mempersiapkan dua opsi organisasi untuk menangani wilayah Cekungan Bandung, yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

     

    Untuk opsi organisasi yang pertama, kata Setiawan, pihaknya akan mengkaji kembali kemungkinan dibentuknya sekretariat bersama. "Substansinya adalah ada pelimpahan kewenangan-kewenangan yang dari kabupaten/kota kepada sekretariat bersama ini karena Pak Gubernur menginginkan organisasi ini bisa juga mempunyai fungsi sebagai eksekutor juga," kata Setiawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (24/2/2020).

     

    "Nanti kita akan buatkan dari Biro Organisasi dan Biro Hukum untuk melihat bahwa Peraturan Menteri Agraria (dan Tata Ruang/ATR) seperti apa draftnya. Dan kita akan coba konsultasi ke Menteri ATR, dilihat kalau bentuknya seperti ini akan seperti apa. Jadi ada dua alternatif," tambahnya.

     

    Setiawan mengatakan, organisasi yang nantinya menangani Cekungan Bandung akan fokus pada empat bidang, yakni air bersih, persampahan, transportasi, dan tata ruang. Dia mencontohkan bagaimana sumber air di Kabupaten Bandung  digunakan juga oleh Kota Cimahi dan Kota Bandung.

     

    "Tujuan dari organisasi ini sebetulnya adalah bagaimana kita sinergi, kita bisa lakukan dan terjadi efisiensi dari birokrasi," katanya. "Harus ada kesepahaman di antara pemerintah kabupaten/kota, dan provinsi," imbuhnya.

     

    Menurut Setiawan, Pemda Provinsi Jabar akan segera berkonsultasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait bentuk organisasi untuk menangani Cekungan Bandung.  "Karena kan kami gini, kalau seumpamanya ini badan, katakanlah struktural, artinya akan diisi SDM dari mana saja. Itu harus dipikirkan karena untuk yang mengisi dari struktur-struktur ini juga harus kita perhatikan segala macamnya. Jadi bukan hanya sekedar menyimpan (SDM) saja," katanya.

     

    Sedangkan, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar A Koswara mengatakan, pembentukan pengelolaan Cekungan Bandung sudah sangat mendesak. Sebab, persoalan yang ada di Cekungan Bandung harus ditangani bersama-sama karena lintas daerah.  "Jadi, ini harus ditangani targetnya secepatnya. Kami akan konsultasi ke ATR," katanya. (*)

    ude

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bawaslu Mulai Tertibkan APK di Masa Tenang Pilkada
    Doa Bersama Jelang Pilkada dan Pecahkan Rekor MURI
    Eks Caleg PSI Bekasi Alihkan Dukungan ke Ridho
    Doa Bersama Untuk Kelancaran Pilkada Serentak
    Demokrat Jabar Sosialisasikan Dedi-Erwan

    Editorial



      sponsored links