JuaraNews, Bandung- Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan, saat ini masih banyak pelaku usaha tambang di Jawa Barat belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menurutnya, RKAB tersebut merupakan suatu kewajiban bagi semua pelaku usaha jika ingin mendirikan izin usaha, untuk itu pihaknya menargetkan 2021 semunya sudah memiliki RKAB.

"Kalau mau izin usaha (Tambang) itu harus punya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya RKAB kemarin-kemarin okelah masih masa transisi tetapi 2021 itu semuanya mutlak memilikinya," katanya di kantor ESDM Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (04/2/2020).

Meski begitu, Izin Usaha Pertambangan (IUP) setiap tahunnya mengalami kenaikan dari 352 perusahaan yang aktif ada 280 yang memiliki sudah RKAB, hal itu dikarenakan berkat surat edaran Dinas ESDM kepada pelaku usaha untuk segera memiliki RKAB sampai tenggat waktu 31 Desember 2019 tahun lalu.

"Kita sudah bersurat (kepada pelaku usaha Tambang) mana kala belum ada RKHB sampai dengan 31 desember 2019. kita dorong untuk mereka membuat RKHB," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) dalam pengawasan tambang di Jawa Barat, selain karena akses dan minimnya petugas untuk menangani tambang.

"Rata-rata jumlah pegawai 3 sampai 4 orang yang menangani tambang dengan totalmah antara 11 sampai 16 orang itu juga ditambah dengan tenaga lidayar," tuturnya.

Dikatakannya, dalam waktu dekat pihkanya akan menyampaikan hasil semua pengawasan selama ini kepada gubernur Jawa Barat.

"Hasil pengawasan ini rencana akan kita rapihkan semua. rencana saya akan lapor secara formal sektor ESDM kepada pak gubernur (Ridwan Kamil) mungkin dengan data yang lebih rinci. Dijadwalkan Minggu depan," tutupnya.(*).

Oleh: abdul basir / bas