Variabel Empirik Dadang-Ali Ungguli Sahrul-Gungun
- 24 November 2024 | 08:13:00 WIB
DEMI memenangkan pasangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb pada Pilkada Kabupaten Bandung, Relawan Rancage fokus lakukan gerakan dari rumah ke rumah.
DEMI memenangkan pasangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb pada Pilkada Kabupaten Bandung, Relawan Rancage fokus lakukan gerakan dari rumah ke rumah.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - Pj Gubernur Bey Machmudin memimpin apel Kesiapsiagaan Bencana pada Pemilu 2024 di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (2/2/2024). Dalam amanatnya, sekali lagi, Bey menekankan semua stakeholders harus mengantisipasi bencana akibat cuaca ekstrem yang dapat mengganggu kelancaran pemilu.
Bencana banjir atau longsor yang memang rawan di berbagai daerah Jabar, berpotensi menghambat distribusi logistik sampai ke pelosok, surat suara setelah hari pencoblosan 14 Februari 2024, atau menghambat pencobosan karena tempat pemungutan suara (TPS) terendam banjir misalnya.
"Kita tahu bahwa Jabar provinsi rawan bencana, dan juga berdasarkan informasi dari BMKG puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Februari hingga Maret 2024," ujar Bey Machmudin.
Bey mengingatkan, Jabar provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak yakni 35,7 juta pemilih, dan akan tersebar di 140.457 TPS. Sehingga jika pemilu di Jabar terganggu bencana, maka akan berdampak signifikan pada kelancaran pemilu secara keseluruhan.
"Peningkatan kesiapsiagaan oleh semua pihak perlu dilakukan, mitigasi terhadap kemungkinan adanya bencana pada saat pelaksanaan pemilu," katanya.
"Pemerintah, dalam hal ini adalah TNI/Polri. Masyarakat, dunia usaha, media dan juga perguruan tinggi (akademisi)," sebutnya.
Bey meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu memetakan TPS di lokasi rawan bencana. "Tadi saya sampaikan kepada perwakilan KPU, mohon agar para anggota KPPS yang ada di TPS diberikan kewenangan seandainya terjadi bencana untuk melakukan tindakan - tindakan yang harus diambil," katanya.
"Jadi tidak perlu menunggu lama - lama lagi untuk mengambil tindakan yang perlu dilakukan," tambahnya.
Bey memiliki catatan Kabupaten Bogor paling rawan bencana di Jabar, tapi kewaspadaan harus dilakukan di demua daerah tanpa terkecuali. Saat ini 1.800 personel BPBD telah siaga di setiap kecamatan dibantu TNI, Polri dan para relawan.
Terkait dengan kesehatan petugas KPPS, belajar dari pemilu 2019, Bey mengatakan Dinas Kesehatan Jabar telah berkoordinasi dengan puskesmas di kabupaten dan kota. "Jadi pada saat pemilu petugas puskesmas harus siap siaga, seharusnya siap siaga nanti kami minta koordinasi lagi," katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan apel besar merupakan inisiasi BPBD guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang aman dari bencana. Sebelumnya BPBD telah melaksanakan pelatihan gabungan meningkatkan _skill competition_ antara BPBD dan para relawan se - Jabar.
Dani menyebut ada dua momen krusial saat pemilu. "Khususnya pemungutan suara dan rekapitulasi suara," pungkasnya. (*)
bas
0 KomentarPEMKOT Bekasi yang digelar di Plaza Pemkot Bekasi Jalan Ahmad Yani diikuti ribuan aparatur pada Jumat, (22/11/2024). Selengkapnya..
EKS calon legislatif DPRD Kota Bekasi dari PSI Kota Bekasi mengalihkan dukungan dari Paslon Risol ke Paslon Nomor 3 Selengkapnya..
PEMERINTAH Kota Bekasi menggelar doa bersama menjelang Pilkada Selengkapnya..
DPD Demokrat Jabar menggelar sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 4 di pilkada serentak, Jumat Selengkapnya..
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
EKS calon legislatif DPRD Kota Bekasi dari PSI Kota Bekasi mengalihkan dukungan dari Paslon Risol ke Paslon Nomor 3 Ridho
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).