JuaraNews Bandung - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjuk Jawa Barat untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak (PSP).

PSP merupakan program kolaborasi pemerintah pusat dan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam bidang literasi, numerasi, dan karakter siswa. Di Jawa Barat, program ini telah berjalan sejak 2021 di 27 kabupaten/kota, di mana saat ini sudah melibatkan 1.852 sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta. 

Dalam kurun waktu 2021-2023, pemerintah pusat memberikan dukungan pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, perbaikan kualitas pembelajaran, perencanaan sekolah berbasis data, digitalisasi sekolah, dan pendampingan pemerintah daerah. 

Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Sri Wahyuningsih mengatakan, setelah PSP berjalan dalam tiga tahun belakangan ini di Jawa Barat, selanjutnya pemerintah daerah diharapkan mampu melanjutkan program secara mandiri. 

Melalui PSP, lanjut dia, sekolah-sekolah penggerak didorong untuk mampu meningkatkan mutu pendidikan mereka selama tiga tahun ajaran. Upaya ini dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi pembelajaran guru dan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah, dan siswa-siswa sekolah penggerak didorong lebih cepat memenuhi standar profil pelajar Pancasila. 

"Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran dan kebijakannya untuk mempercepat pertukaran pembelajaran antara sekolah penggerak dan sekolah-sekolah lainnya," ujar Sri melalui siaran tertulisnya, Senin (29/5/2023).

Untuk memastikan dukungan pemerintah daerah ini, lanjut Sri, pada tanggal 30 Mei 2023 dan 7 Juni 2023 BBPMP Jabar menyelenggarakan Forum Pemangku Kepentingan (FPK) secara serentak di 15 daerah.

Untuk peserta PSP Angkatan 1 dan Angkatan 2, FPK akan diselenggarakan pada 30 Mei 2023 di tujuh daerah, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, dan Kota Sukabumi. 

Sedangkan pada 7 Juni 2023, FPK diselenggarakan di delapan daerah, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, dan Kota Depok. 

Sri menambahkan, kegiatan FPK ini dimaksudkan sebagai wadah untuk merefleksikan capaian kemajuan program sekolah penggerak. Juga sebagai arena berbagi praktik baik kepemimpinan dan pembelajaran sekolah, menyusun komitmen tindak lanjut untuk melaksanakan program sekolah penggerak di daerah serta memberikan apresiasi bagi sekolah penggerak yang telah berhasil melakukan transformasi satuan pendidikan. 

Seluruh kegiatan FPK ini dipastikan akan melibatkan 1.447 orang pemangku kepentingan Pendidikan daerah, antara lain perwakilan kepala sekolah, pengawas, guru, sekolah penggerak, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), bupati/walikota, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat, dan BBPMP Jawa Barat.(*)

bas