JuaraNews, Jakarta – Hingga Oktober 2022, sebesar 90.79% rasio desa berlistrik di wilayah 3T berhasil direalisasikan oleh PT PLN (Persero). Rasio elektrifikasi desa itu, berhasil dicapai PLN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Selain itu, keberhasilan realisasi desa berlistrik lewat PMN ini pun merupakan dukungan Komisi VI DPR RI.

"Berkat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI, PMN hadir sebagai pengejawantahan keadilan. PLN siap membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama di daerah 3T dan termasuk sebagai pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/11/2022).

Selain itu, menurut Darmawan, melaksanakan peningkatan rasio elektrifikasi bersama dengan mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat. PLN juga melakukan pengembangan jaringan transmisi dan gardu induk guna menambah pasokan sistem agar jangkauan pelayanan listrik desa dapat ditingkatkan.

Untuk membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, ungkap Darmawan, PLN membutuhkan Rp 25-45 juta per pelanggan.

"Tanpa kehadiran PMN, akses listrik untuk seluruh masyarakat tidak akan terwujud," katanya.

Darmawan menjelaskan pada PMN tahun depan, PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90%. Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

"Kami akan mengejar target rasio desa berlistrik meningkat mencapai 93,83% pada 2023 mendatang. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan Komisi VI DPR RI untuk bisa bersama sama mewujudkan listrik berkeadilan," terang Darmawan.

Sebagai upaya membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp 408 miliar untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Lalu, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp 5 triliun, sedangkan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebesar Rp 2,5 triliun.

"Untuk rata-rata investasi per pelanggan di daerah non 3T adalah Rp1,2 juta per pelanggan. Regional Jamali (Jawa, Madura. Bali) meningkat Rp 45 juta per pelanggan, regional Sumatera dan Kalimantan Rp 39 juta per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sekitar Rp25 juta per pelanggan," papar Darmawan.

Program listrik desa melalui PMN yang dilakukan oleh PLN itu pun mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Menurut Andre, kolaborasi PLN, pemerintah, dan DPR melalui dana PMN, membuat masyarakat di wilayah 3T bisa menikmati listrik.

"Tadi saya sudah mendengarkan paparan dari Dirut PLN tentang PMN 2022, yang sudah dieksekusi dan sangat luar biasa," ucapnya.

Oleh karena itu, ia mendukung penuh pemberian PMN Rp 10 triliun untuk program elektrifikasi PLN. Dia berharap, ada lebih banyak masyarakat di wilayah 3T yang bisa menikmati listrik di tahun depan.

Adapun pada 2023, PLN mengajukan PMN sebesar Rp 10 triliun. Rincian alokasinya, yakni untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dengan sumber daya setempat berupa air, surya, hingga panas bumi di daerah terpencil sebesar Rp 1,74 triliun.

Kemudian, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil sebesar Rp 3,78 triliun. Fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambung pelanggan dalam rangka listrik berkeadilan sebesar Rp 4,48 triliun.

"Saya rasa ini program yang baik. Untuk itu saya coba mendengar permohonan bapak untuk PMN 2023 sebesar Rp 10 triliun. Saya rasa tentu kami akan memberikan dukungan penuh dalam rangka memastikan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menikmati listrik," jelas Andre.

Senada dengan Andre, Anggota Komisi VI DPR RI Muslim juga mendukung penuh upaya PLN dalam memberikan akses listrik ke daerah-daerah terpencil lewat PMN. Lewat program ini, diharapkan bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat di 3T untuk bisa menikmati akses listrik.

"Ini yang memang kita harapkan ini sebenarnya mereka baru merdeka. Kalau kita lihat PMN 2022 Rp 5 triliun kita sangat sepakat kalau diarahkan untuk 3T," kata Muslim.(*)

Aep