JuaraNews Bandung - DPR RI terus melakukan inventarisasi  Undang-Undang (UU) yang masih menimbulkan permasalahan ketika diimplementasikan di setiap pemerintah daerah.

Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI AJi Mirni Mawarni mengatakan inventarisasi persoalan seperti UU Ciptaker, UU LKPD dan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.

"Jadi kami mencoba menginventarisir mana mana saja yang menjadi kesulitan dari implementasi ini terhadap pemerintah daerah," kata  Mirni saat ditemui seusai Kunjungan kerja PPUU DPD RI ke Kantor Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (18/11/2022).

Terkait, polemik UU Ciptakerja dikalangan pekerja, AJi Mirni Mawarni mengungkapan saat ini belum menemukan adanya data konkrit dari persoalan tersebut.

"Kami hanya mendengar suara suara, belum mendapatkan data yang konkrit terhadap permasalahan tenaga kerja berkaitan dengan omnibus law," katanya.

Namun, katanya, jika ada data yang bisa menguatkan terkait persoalan tenaga kerja, Ia menegaskan akan menjembatani kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi.

"Kalau itu ada (Persoalan Uu Ciptakerja) kami akan melakukan upaya atau menyampaikan evaluasi ini kepada pemerintah. Selama ini hanya mendengar suara, belum mendapatkan datanya," tandasnya. (*)

bas