JuaraNews, Bandung - Pemerintah Indonesia akan menghapus status tenaga honorer di semua instansi mulai 28 November tahun 2023. 

Menanggapi Hal tersebut, Anggota Komisi V Toto Purwanto Sandi menilai penghapusan tenaga honorer justru akan berdampak buruk terhadap pelayanan publik. 

Hal tersebut, kata Legislator Partai Demokrat menyebutkan saat ini jumlah tenaga honorer yang tersedia di masing-masing Kementerian/lembaga pemerintah tidak sedikit.

"Penghapusan ini ditakutkan akan berdampak terhadap pelayanan pemerintah baik provinsi kota kabupaten kepada masyarakat," katanya, di ruang fraksi Demokrat DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung belum lama ini

Toto mengatakan jika pemerintah melakukan penghapusan sekaligus ditakutkan akan berdampak kepada kinerja pelayanan publik kepada masyarakat.

"Jika pemberhentian tenaga honorer tidak bisa dilakukan sekaligus, maka bisa dilakukan secara bertahap. Sehingga tenaga honorer tetap difungsikan seperti biasa dengan tetap mendapatkan hak haknya,"katanya.

Menurutnya, dari 44.024 tenaga honorer tenaga pendidik alias guru sebanyak 21 ribu lebih yang lolos 11 ribu an dan formasi PPPK 4 SDN 6 ribuan. Sementara tenaga kesehatan dari 2600 hanya 800 yang bisa diatasi belum lagi tenaga honorer di SKPD lainnya. 

Hal tersebut, terungkap dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023 di DPRD Jawa Barat. Melihat banyaknya tenaga honorer itu harus menjadi perhatian pemerintah.

"Penghapusan tersebut menjadikan masalah besar yang harus diselesaikan secara baik dan penuh perhatian oleh pemerintah khususnya di Jawa Barat yang memiliki puluhan ribu tenaga honorer," tandasnya. (*)

bas