blog counter

Hot News


Opini


    Wagub Jabar Janji akan Tindak Tegas Penambang Ilegal

    • Senin, 17 Januari 2022 | 10:06:00 WIB
    • 0 Komentar


    Wagub Jabar Janji akan Tindak Tegas Penambang Ilegal

     

    JuaraNews, Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli hasil tambang ilegal. Pihak yang membeli hasil tambang ilegal termasuk kategori penadah dan dapat dikenai sanksi pidana.

     

    "Jika tidak tertib, nanti akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Sewaktu-waktu bisa disidak terkait perizinannya. Dan sering terjadi, galian ilegal menjual materialnya di bawah harga (galian) legal. Karena yang ilegal tidak membayar pajak," kata Pak Uu --sapaan Wagub Jabar-- di Kota Bandung, Minggu (16/1/2022).

     

    Uu mengatakan, Pemda Provinsi Jabar dan pihak terkait berkomitmen untuk menindak tegas penambang ilegal, termasuk mata rantai distribusi hasil tambangnya. Salah satu wujud komitmen tersebut yakni melakukan sidak dan memberikan sanksi.

     

    "Kami, Pemda Provinsi Jabar, akan sidak pada saat-saat tertentu ke beberapa wilayah, termasuk di antaranya Cirebon. Dan tidak menutup kemungkinan, kalau benar-benar itu ilegal, kami akan minta aparat untuk segera menutup," ucapnya.

     

    Menurut Wagub, tambang ilegal berpotensi besar merusak alam karena aktivitas penambangannya tidak teratur dan cenderung bersifat sporadis. Keselamatan kerja pegawai tambang ilegal pun kerap tidak mendapat perhatian sehingga mengancam nyawa.

     

    Selain kerusakan alam, penambangan ilegal akan merugikan negara dan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar tambang. Oleh karena itu, Pak Uu meminta perusahaan tambang ilegal untuk segera mengurus izin, mematuhi aturan yang berlaku, atau menghentikan aktivitasnya.

     

    "Berbeda dengan yang legal, kalau legal ada izinnya, dan aktivitas (pertambangan) mereka sudah diatur," kata Uu.

     

    "Selanjutnya, masyarakat untuk membeli material pembangunan hasil tambang kepada perusahaan legal. Mungkin ada perbedaan harga, wajar karena harus ada cost yang dikeluarkan untuk retribusi, reklamasi, dan lainnya," imbuhnya. (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Bank Dunia Perbarui Indikator Garis Kemiskinan, 13 Juta Jiwa Warga Indonesia Jatuh Miskin
    Jelang Sidang Perkara Ferdy Sambo, KY Siapkan Safe House untuk Hindari Intimidasi Pada Hakim
    Lindungi Hakim yang Sidangkan Perkara Sambo, KY Siapkan Skema Perlindungan
    Emak-emak Kejar Guru Ngaji yang Diduga Cabul Hingga ke Polsek
    Evakuasi Jasad Anggota MIT Poso yang Tewas Dalam Baku Tembak Terkendala Medan Berat
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads