Setiawan Wangsaatmaja Sebut Indeks Reformasi Birokrasi di Jabar Lampaui Target
- 18 Mei 2022 | 17:51:00 WIB
SEKDA Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Indeks Reformasi Birokrasi Jabar melampirkan target.
SEKDA Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Indeks Reformasi Birokrasi Jabar melampirkan target.
JUMLAH penduduk miskin di Jawa Barat, terus berkurang sejak pandemi Covid-19
JuaraNews, Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli hasil tambang ilegal. Pihak yang membeli hasil tambang ilegal termasuk kategori penadah dan dapat dikenai sanksi pidana.
"Jika tidak tertib, nanti akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Sewaktu-waktu bisa disidak terkait perizinannya. Dan sering terjadi, galian ilegal menjual materialnya di bawah harga (galian) legal. Karena yang ilegal tidak membayar pajak," kata Pak Uu --sapaan Wagub Jabar-- di Kota Bandung, Minggu (16/1/2022).
Uu mengatakan, Pemda Provinsi Jabar dan pihak terkait berkomitmen untuk menindak tegas penambang ilegal, termasuk mata rantai distribusi hasil tambangnya. Salah satu wujud komitmen tersebut yakni melakukan sidak dan memberikan sanksi.
"Kami, Pemda Provinsi Jabar, akan sidak pada saat-saat tertentu ke beberapa wilayah, termasuk di antaranya Cirebon. Dan tidak menutup kemungkinan, kalau benar-benar itu ilegal, kami akan minta aparat untuk segera menutup," ucapnya.
Menurut Wagub, tambang ilegal berpotensi besar merusak alam karena aktivitas penambangannya tidak teratur dan cenderung bersifat sporadis. Keselamatan kerja pegawai tambang ilegal pun kerap tidak mendapat perhatian sehingga mengancam nyawa.
Selain kerusakan alam, penambangan ilegal akan merugikan negara dan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar tambang. Oleh karena itu, Pak Uu meminta perusahaan tambang ilegal untuk segera mengurus izin, mematuhi aturan yang berlaku, atau menghentikan aktivitasnya.
"Berbeda dengan yang legal, kalau legal ada izinnya, dan aktivitas (pertambangan) mereka sudah diatur," kata Uu.
"Selanjutnya, masyarakat untuk membeli material pembangunan hasil tambang kepada perusahaan legal. Mungkin ada perbedaan harga, wajar karena harus ada cost yang dikeluarkan untuk retribusi, reklamasi, dan lainnya," imbuhnya. (*)
ude
SEKDA Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Indeks Reformasi Birokrasi Jabar melampirkan Selengkapnya..
DPRD Jabar mendorong pelayanan kesehatan di RSUD Bogor Utara tersambung dengan kualitas yang baik sesuai dengan Selengkapnya..
LANGKAH blunder dilakukan Sahabat Kang Daud, dalam upayanya mendapat dukungan dari para Selengkapnya..
GUNA menjalin sinergitas antar lembaga di lingkungan TNI baik AD, Laut dan Udara, Kodam III/Siliwangi menggelar pameran inovasi dan Selengkapnya..
DOSEN STIE Ekuitas Dr Agus Mulyana, SE, MM., akan melaporkan Ketua Umum YKP BJB Totong Setiawan dan Ketua STIE Ekuitas ke Polda Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
😷 Positif:
😊 Sembuh:
😭 Meninggal:
DPRD Jabar mendorong pelayanan kesehatan di RSUD Bogor Utara tersambung dengan kualitas yang baik sesuai dengan standar.
AGUS Mulyana diberhentikan sebagai dosen STIE Ekuitas karena sejak 2018 tidak melaksanakan kewajibannya mengajar namun tetap menerima remunerasi.