Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    DPRD Jabar Minta Pemprov Selesaikan Syarat Pemekaran Garut Utara



    DPRD Jabar Minta Pemprov Selesaikan Syarat Pemekaran Garut Utara

     

    JuaraNews, Bandung - Komisi I DPRD Jabar meminta Pemprov segera menyelasaikan syarat pemekaran Kabupaten Garut Utara. Hal itu guna mempercepat proses pembentukan Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) Garut Utara.


    Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman usai menerima audiensi
    Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra) menyampaikan aspirasinya terkait kelanjutan pemekaran daerah Garut Utara.


    "Kami sebagai anggota DPRD menuntut supaya pemprov mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita bisa segera melakukan persetujuan bagaimana dengan target pemprov untuk indeks kinerja umum terkait pemekaran otonomi daerah," ujarnya, Rabu (3/11/2021).


    Dengan begitu, lanjut Bedi CPDOB Garut Utara dapat segera mewujud dengan mempersiapkan syarat syarat administratif yang harus ditempuh agar pihaknya dapat segera melakukan persetujuan.

     

    "Pada prinsipnya kami dari komisi 1 ingin agar pemekaran garut utara dapat segera terwujud. Adapun tahapan yang harus ditempuh ini harus dipercepat, termasuk dengan bagaimana pola kebijakan aspek aspek normatif lainnya harus segera dipenuhi," ucapnya.


    Bedi menekankan, pemekaran tersebut harus diteliti dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya nanti serta tidak memberatkan daerah induknya (Kabupaten Garut).


    "Yang paling penting kami ingin menjamin bahwa pemekaran ini harus diteliti membawa kesejahteraan bagi masyarakat garut utara juga tetap menjadi stabilitas bagi daerah induknya," tutupnya.


    Bedi menyebut, pihaknya telah menyambangi daerah Garut Utara langsung beberapa waktu lalu dan menggelar rapat langsung hari ini demi mempertemukan masyarakat Garut Utara dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.


    "Kami dari komisi 1 sudah cepat tanggap ini pertama langsung ke garutnya yang kemarin, yang kedua ini formalnya untuk dipertemukan oleh pihak otonomi daerah dengan eksekutif dengan Pemerintah Provinsi," ujarnya. (*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Monumen Pahlawan Covid-19 akan Diresmikan Wapres Maruf Amin
    Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 di DPR RI Tunggu Kesepakatan KPU dengan Pemerintah Pusat
    DOB Kabupaten Bogor Barat Masih Menunggu Hasil Dari Kemendagri
    Program Jabar Future Leader Scholarship Topang Indonesia jadi Negara Adidaya 2045
    Bakal Bangun Pesantren Lansia di Jabar, Ridwan Kamil Konsultasi ke Gus Miftah
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads