free hit counter code Masyarakat Kabupaten Bandung Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Masyarakat Kabupaten Bandung Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19
    Anggota DPRD Jabar, Asep Syamsudin saat menerima aspirasi masyarakat, Kabupaten Bandung. di kegiatan reses

    Masyarakat Kabupaten Bandung Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19

    • Selasa, 10 Agustus 2021 | 14:49:00 WIB
    • 0 Komentar

     

    JuaraNews, Bandung - Masyarakat Kabupaten Bandung mengeluhkan kurangnya stok vaksin Covid-19. Padahal, Kabupaten Bandung salah satu daerah percepatan vaksinasi oleh pemerintah provinsi Jawa Barat.


    Demikian disampaikan Anggota DPRD Jabar, Asep Syamsudin saat menerima aspirasi di reses III Tahun Sidang 2020-2021, di Desa Babakab Peuteuy, Kabupaten Bandung. Selasa, (10/8/2021).


    "Keluhan masyarakat terkait penanganan Covid-19. Hari ini di Kabupaten Bandung itu sudah masuk masa vaksinasi namun sangat kurang sekali vaksin," ucapnya.


    Menurutnya, Jumlah penduduk Kabupaten Bandung sekitar 3,7 juta. "kalau mau mengcover 80%nya kan 2,4 juta sekarang vaksin bantuan dari pusat dan provinsi masih jauh yang diharapkan bahkan 15% saja tidak sampai," katanya.


    Asep menambahkan, Selain stok vaksin, masyarakat di Kabupaten Bandung juga mengeluhkan krisis tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19.


    Sementara itu, terkait banyaknya, masyarakat enggan disuntik vaksin, kata Asep, karena kurangnya informasi dan edukasi serta terkena penyebaran Hoax dari media sosial.

     

    "Ada masyarakat yang anti vaksin karena kurangnya informasi dan edukasi lalu ada juga yang termakan Hoax dari media sosial yang mereka baca," ujarnya Asep.

     

    Asep juga melanjutkan nanti hasil reses akan dijadikan laporan saat rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat sehingga bisa menjadi bahan rekomendasi program kerja dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.


    "Pastinya hasil ini akan kita laporkan kan ya dalam rapat fraksi dan komisi lalu dibawa dalam rapat paripurna sehingga nantinya hasil reses kita dilapangan bisa menjadi bahan rekomendasi dari pemerintah provinsi Jawa Barat dalam merancang program kerja mereka kedepan," tutup Asep. (*)

    Oleh: ude gunadi / bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links