free hit counter code Komisi X DPR RI Desak Pemerintah Jangan Beri Celah Masuk WN India ke Indonesia - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter
Komisi X DPR RI Desak Pemerintah Jangan Beri Celah Masuk WN India ke Indonesia
Dok. DPR RI Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani Heryawan

Komisi X DPR RI Desak Pemerintah Jangan Beri Celah Masuk WN India ke Indonesia

JuaraNews - Di tengah terjadinya gelombang 'tsunami 'Covid-19' yang melanda India, Indonesia dibuat kaget dengan kedatangan ratusan Warga Negara (WN) India yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (21/4/2021) dengan menggunakan pesawat sewaan.

Ratusan WN India tersebut sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan anak-anak yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas). Masuknya WN India ke Indonesia sangat disayangkan mengingat lonjakan kasus Covid-19 di negara tersebut. Pemerintah diminta memperketat akses masuk terhadap WN India.

Pemerintah harus mengutamakan keselamatan dalam negeri karena di India saat ini sedang terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang sangat mengerikan, di antaranya dengan memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya lebih akurat.

"Jangan sampai kita kecolongan, segera berlakukan larangan sementara,” tegas Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan, dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (26/4/2021).

Kebijakan untuk melarang sementara masuknya WN India ke Indonesia, tegas Netty, sangat mendesak untuk segera diberlakukan. Menurutnya kebijakan tersebut jangan sampai ditunda-tunda lagi. Ia menilai sangat wajar jika pemerintah Indonesia melarang masuk WNA yang kasus Covid-19 di negaranya tinggi dan tidak terkendali.

"Hal yang sama juga pernah kita rasakan saat di-lockdown oleh negara-negara lain lantaran kasus Covid-19 di negara kita tinggi,” tegas politisi PKS itu.

Netty juga meminta agar pemerintah memperhatikan nasib WNI di negara-negara yang kasus Covid-19 di negara tersebut tinggi. WNI yang berada di luar negeri menurutnya harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk diberi perlindungan secara maksimal dan berkoordinasi dengan lembaga maupun institusi-institusi terkait.

"Proses skrining juga harus diperketat bagi mereka, terutama mereka yang punya riwayat berkunjung ke negara tersebut kurang dari 14 hari,” ungkap Netty. (*)

Oleh: atep kurniawan / tep

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


Cancel reply

0 Komentar


Tidak ada komentar

Berita Lainnya


Jabar Prioritaskan Siswa Kategori Miskin Ekstrem
Johan Anwari Komitmen Perjuangkan Hak Disabilitas
Besaran Pesangon Pabrik Sepatu Bata Imbas Kena PHK
DPRD Jabar Dorong Peningkatan Samsat Wilayah DKI
Prodi AP UNIBA Outing Class ke Museum Multatuli

Editorial



    sponsored links