Komisi X DPR RI Desak Pemerintah Jangan Beri Celah Masuk WN India ke Indonesia



Komisi X DPR RI Desak Pemerintah Jangan Beri Celah Masuk WN India ke Indonesia
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani Heryawan Dok. DPR RI

JuaraNews - Di tengah terjadinya gelombang 'tsunami 'Covid-19' yang melanda India, Indonesia dibuat kaget dengan kedatangan ratusan Warga Negara (WN) India yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (21/4/2021) dengan menggunakan pesawat sewaan.

Ratusan WN India tersebut sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan anak-anak yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas). Masuknya WN India ke Indonesia sangat disayangkan mengingat lonjakan kasus Covid-19 di negara tersebut. Pemerintah diminta memperketat akses masuk terhadap WN India.

Pemerintah harus mengutamakan keselamatan dalam negeri karena di India saat ini sedang terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang sangat mengerikan, di antaranya dengan memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya lebih akurat.

"Jangan sampai kita kecolongan, segera berlakukan larangan sementara,” tegas Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan, dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (26/4/2021).

Kebijakan untuk melarang sementara masuknya WN India ke Indonesia, tegas Netty, sangat mendesak untuk segera diberlakukan. Menurutnya kebijakan tersebut jangan sampai ditunda-tunda lagi. Ia menilai sangat wajar jika pemerintah Indonesia melarang masuk WNA yang kasus Covid-19 di negaranya tinggi dan tidak terkendali.

"Hal yang sama juga pernah kita rasakan saat di-lockdown oleh negara-negara lain lantaran kasus Covid-19 di negara kita tinggi,” tegas politisi PKS itu.

Netty juga meminta agar pemerintah memperhatikan nasib WNI di negara-negara yang kasus Covid-19 di negara tersebut tinggi. WNI yang berada di luar negeri menurutnya harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk diberi perlindungan secara maksimal dan berkoordinasi dengan lembaga maupun institusi-institusi terkait.

"Proses skrining juga harus diperketat bagi mereka, terutama mereka yang punya riwayat berkunjung ke negara tersebut kurang dari 14 hari,” ungkap Netty. (*)

Oleh: atep kurniawan / tep

0 Komentar
Tinggalkan Komentar
Cancel reply
0 Komentar
Tidak ada komentar
Berita Lainnya
DPRD Jabar Minta Perubahan APBD Kota Tasikmalaya Dikonsultasikan ke Mendagri
Momentum Sumpah Pemuda, Uu Ruzhanul Ajak Pemuda Satukan Visi Membangun
Gubernur dan 6 Kepala Daerah Sepakat Kelola Bersama TPPAS Regional Legok Nangka
Wujudkan Program 'Link and Supermatch',BBPPMPV BMTI  Susun Rencana Kerja dengan Dunia Industri
Akhmad Marzuki Dilantik jadi Plt Bupati Bekasi
Berita Terdahulu

Editorial


    Pos Indonesia kanan

    Data Statik Covid-19


    DATA COVID-19 INDONESIA

    😷 Positif:

    😊 Sembuh:

    😭 Meninggal:

    (Data: kawalcorona.com)

    Ads