JuaraNews, Bandung - Pemprov Jabar menargetkan pengolahan sampah menjadi energi di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo dapat beroperasi pada akhir 2021.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, target tersebut ditetapkan setelah Pemda Provinsi Jabar menggandeng perusahaan asal Jerman EUWELLE Environmental Technology GmbH untuk mengembangkan TPPAS Lulut Nambo.

Pengembangan TPPAS Lulut Nambo sempat terhenti usai konsorsium PT Jabar Bersih Lestari (JBL) yang mendapat amanah mengalami wanprestasi.

"Hari ini sudah diumumkan prosesi kerja sama, maka saya ingin langsung kerja. Saya titip akhir tahun ini sudah dipakai minimal tahap 1 dan full-nya tahun depan,” kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- dalam JAPRI (Jabar Punya Informasi) di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (23/3/2021).

“Yang bikin kita yakin dengan investor dari Jerman adalah mereka proyeknya sudah banyak, sehingga kita lebih reugreug (aman) ini bisa berjalan sesuai waktu,” imbuhnya.

Kang Emil menjelaskan, pemilihan investor TPPAS Lulut Nambo melalui proses lelang yang komprehensif dan adil. EUWELLE pun sudah memenuhi syarat yang dibuat. Mulai dari teknologi sampai kondisi finansial.

“Dari sisi cost, sangat rasionable, sehingga beban tipping fee ke kabupaten/kota tidak terlalu besar. Oleh karena itu saya harapkan lancar,” ucapnya.

“Provinsi Jabar sudah dikatakan bahwa pengelolaan sampah harus dijadikan sesuatu yang bermanfaat, sehingga akan dikenal sebagai provinsi yang ramah lingkungan, semua kita selesaikan menjadi lebih terukur,” tambahnya.

Sampah yang masuk TPPAS Lulut Nambo rencananya akan diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), biogas, kompos, dan produk energi dari sampah lainnya.

TPPAS Lulut Nambo memiliki luas sekitar 55 hektare. 15 hektare di antaranya akan digunakan sebagai tempat pemrosesan dan pengolahan sampah. Sisanya akan dibangun jalan, tempat pengolahan air, dan perkantoran.

Kang Emil menuturkan, TPPAS Lulut Nambo akan mengelola sampah di wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Tangerang Selatan.

“Karena pengelolaan sampah di Jabar itu sudah diputuskan harus regional tidak boleh satu-satu, maka wilayah Bogor, Bogor, Depok dan Tangsel itu oleh Lulut Nambo,” tuturnya.

Sedangkan untuk wilayah Bandung Raya, kata Kang Emil, akan dikelola TPPAS Legok Nangka, dan untuk daerah lain sedang disiapkan, seperti Ciayumajakuning satu lokasi, Bekasi-Bekasi-Karawang-Purwakarta satu lokasi.

“Jadi minimal kita butuh tiga sampai empat proyek skala besar sehingga Jabar dikenal provinsi yang ramah lingkungan,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar Prima Mayaningtyas mengatakan, tipping fee bagi daerah yang memanfaatkan TPPAS Lulut Nambo sebesar Rp125 ribu per ton.

"Tipping fee Rp125 ribu per ton. Tidak ada subsidi dari Pemda Provinsi Jabar sebagaimana perjanjian kerja sama yang telah dilakukan di tahun 2017," ucap Prima.

Vice President EUWELLE Yao Li menyatakan, pihaknya berkomitmen menjadikan TPPAS Lulut Nambo sebagai tolok ukur pengolahan sampah menjadi energi yang berkualitas.

"Kami bangga mendapatkan persetujuan ini. teknologi ini (yang akan digunakan) sudah didemonstrasikan di Jerman, Perancis, Cina dan Thailand," ucap Yao.

"Euwelle berkomitmen menjadikan TPPAS ini sebagai benchmark project yang berkualitas, terima kasih atas kepercayaannya," imbuhnya. (*)

bas