The Best Corporate Secretary and Communication
- 29 Maret 2024 | 06:30:00 WIB
KINERJA dan juga pendekatan komunikasi publik yang dijalankan dengan baik oleh bank bjb kembali mendapat apresiasi dari publik.
KINERJA dan juga pendekatan komunikasi publik yang dijalankan dengan baik oleh bank bjb kembali mendapat apresiasi dari publik.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, BANDUNG - Pemkot Bandung berupaya agar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako Nasional (BSN) tepat sasaran dan transparan. Salah satu upayanya dengan memberikan tanda pada rumah penerima bantuan PKH dan BSN.
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menyatakan, dengan adanya pemasangan tanda ini masyarakat bisa ikut terlibat mengawasi proses penyaluran bantuan PKH dan BSN. Sehingga masyarakat bisa memantau kelayakan penerima bantuan.
“Mudah-mudahan dengan verifikasi dan validasi ini, warga saling mengawasi. Sehingga jika dia (penerima) sudah lebih mampu atau naik kelas, bisa memberikannya kepada yang lebih berhak,” ujar wakil wali kota usai menempelkan tanda dengan stiker di Kecamatan Mandalajati, Senin (15/6/2020).
Ia menuturkan, selama masa pandemi Covid-19 banyak warga yang terdampak. Dengan banyaknya beragam bantuan baru yang muncul, maka bantuan harus dipastikan merata.
“Mudah-mudahan dengan ini lebih transparan dan adil. Bantuan memang banyak tapi di saat pandemi ini sangat banyak juga orang yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Dengan penandaan ini bantuan betul-betul diterima tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menuturkan, data penerima bantuan sekarang terus bergerak menyesuaikan dengan kondisi ekonomi sosial di masyarakat. Kendati pemerintah sudah memberikan relaksasi, namun masyarakat belum tentu bisa kembali normal dalam waktu cepat.
“Ini basisnya data yang ada ada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan non DTKS. Dampak wabah corona ini sangat dinamis karena mungkin saja tiga hari ke depan masih kuat tapi hari keempat mungkin saja enggak,” katanya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, penandaan penerima bantuan PKH dan BSN ini akan dilakukan secara masif di 30 kecamatan di Kota Bandung. Nanti masyarakat bisa langsung mengawasi proses penyaluran bantuannya.
“Kalau transparan, orang bisa lihat kenapa sekarang menerima atau tidak. Padahal sebenarnya dia terkena dampak misalkan, makanya cepet-cepet lapor RT, RW, kelurahan,” katanya.
Sementara itu, Camat Mandalajati, Yana Rusmulyana, menyebutkan, di wilayahnya terdata 1.131 orang penerima bantuan PKH. Mereka merupakan keluarga miskin dengan kategori anak sekolah, ibu hamil, lansia, anak usia dini serta disabilitas.
Pemberian stiker label penerima bantuan ini sekaligus untuk menyortir para penerima bantuan. Dengan adanya tanda sebagai penerima bantuan pemerintah ini juga untuk menggugah kesadaran warga terhadap kondisi ekonominya.
“Ini untuk pendataan. Kedua untuk meningkatkan budaya malu jangan hanya tangan di bawah saja harus di atas juga. Jadi ya untuk bisa mengubah sikap,” ujar Rusmulyana.
Sedangkan Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung, Zein Iskandar menyatakan, data program PKH maupun BSN ini langsung dari Kementerian Sosial.
Namun Pemkot Bandung tetap memvalidasi dan memverifikasi kelayakan penerima. Dengan adanya penandaan ini dapat mempermudah pendataan dan penyaluran lebih tepat sasaran.
“Sebelumnya, perubahan data itu per tiga bulan. Tetapi dengan kondisi corona ini menjadi setiap bulan. Ini agar memberikan ciri bahwa warga mendapatkan bantuan. Jadi jangan sampai dobel,” katanya.(*)
Oleh: JuaraNews / ayi
0 KomentarPJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Selengkapnya..
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
PERLUASAN titik untuk program Wolbachia guna memutus penyebaran DBD di Jabar menunggu hasil yang didapatkan di Kelurahan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset daerah.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin naik bus jemputan pada hari pertama penerapan Friday Car Free di area Gedung Sate Bandung, Jumat (22/3/2024)