Hot News


Editorial


    Inspirasi


      Pj Sekda Jabar Harap Kab/Kota Kelolaan Kualitas Keuangan Daerah Sesuai Aturan
      Humas/Jabar Pj Sekda Jabar Daud Achmad

      Pj Sekda Jabar Harap Kab/Kota Kelolaan Kualitas Keuangan Daerah Sesuai Aturan

      • Selasa, 28 Januari 2020 | 13:13:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews, Bandung- Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad berharap seluruh kabupaten/kota mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat, hal itu terkait arah kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Jabar.

       

      Dengan begitu, Kata Daud, sinergi pengelolaan keuangan pusat dan daerah akan terwujud serta berorientasi pada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.

       

      "Saya mengajak untuk membangun komitmen bersama melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah," ucap Duad, saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Jawa Barat di Grand Sunshine Resort & Convention, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/1/2020).

       

      Selain itu, Daud menuturkan tiga indikator untuk mengatur kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertama dan utama adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat waktu.

       

      "Alhamdulillah di Jabar semua kabupaten/ kota tepat waktu untuk penetapan APBD Tahun Anggaran 2020," tambah Daud.

       

      Indikator kedua yaitu tingginya penyerapan APBD. Tahun 2019 sendiri, penyerapan APBD Provinsi Jabar diangka yang cukup tinggi yakni 92,3 persen.

       

      "Indikator lainnya (ketiga) adalah ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kualitas opini pemeriksaan keuangan oleh BPK, dan perbaikan atas indeks persepsi korupsi," papar Daud.

       

      Dalam rapat tersebut, Daud pun mengatakan bahwa anggaran bantuan keuangan provinsi TA 2020 kepada kabupaten/kota adalah Rp 7,780 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yaitu Rp 6,205 triliun.

       

      Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, Daud mengimbau kabupaten/kota segera menyusun perencanaan umum pengadaan barang sebagai dasar proses pengadaan barang dan jasa.

       

      Daud pun mengingatkan pemda kabupaten/kota agar melaksanakan kegiatan bantuan keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, efektif, efisien, tepat waktu, dan sesuai aturan.

       

      "Ini untuk menghindari kekeliruan dan penyalahgunaan anggaran bantuan keuangan," katanya.

       

      Adapun Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019. PP tersebut mengatur korelasi informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung dan memberikan kemudahan untuk pemantauan kinerja pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta memberikan kemudahan penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat dengan harapan mewujudkan tiga pilar tata kelola keuangan daerah yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

       

      Rapat Koordinasi dan Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Jawa Barat, dihadiri para sekda, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari 27 kabupaten/kota se-Jabar ini sangat strategis sebagai langkah awal dari sinergi pengelolaan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. (*).

      bas

      0 Komentar

      Tinggalkan Komentar


      Cancel reply

      0 Komentar


      Tidak ada komentar

      Berita Lainnya


      Pemprov Jabar Berlakukan Pembelian Tiket Online untuk Perjalanan Dinas
      Apel Hari Pertama Kerja, Sekda Jabar Mohon Para Pejabat Lakukan Dialog Kinerja
      Resmi Jabat Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja akan Fokus Persoalan Birokrasi
      Ridwan Kamil Lantik Setiawan Wangsaatmaja Sebagai Sekda Jabar
      Gubernur Emil: Sinergi Pemprov dan DPRD Kunci Bangun Jabar Juara

      PARLEMENTARIA