Wagub Jabar Berharap KKP Angkat Potensi Pesantren untuk Budidaya Ikan

Wagub Jabar Berharap KKP Angkat Potensi Pesantren untuk Budidaya Ikan

JuaraNews, Kab. Bandung - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Edhy Prabowo dalam kunjungan ke tempat budidaya ikan air tawar di Kampung Parung Serab, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (2/1/2020). 

 

Lewat agenda ini, Edhy Prabowo mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya menjalin komunikasi dengan pembudidaya ikan air tawar karena komunikasi dianggap menjadi akar permasalahan dalam upaya peningkatan sektor budidaya ikan.

 

"Saya ditugaskan Pak Presiden (untuk) membangun komunikasi dengan nelayan atau peternak ikan air tawar. Karena selama ini komunikasi dianggap tidak kondusif, banyak yang protes tapi dibiarkan, maka (saya) diminta untuk menuntaskannya," ujar Edhy.

 

Selanjutnya, pihaknya juga akan membangun sentra perikanan budidaya di Jabar, provinsi yang memiliki garis pantai luas. Khusus untuk Kabupaten Bandung, Edhy mengatakan bahwa wilayah berpenduduk 3 juta jiwa lebih ini punya potensi perikanan budidaya yang besar untuk ditingkatkan.

 

"Kabupaten Bandung walaupun tidak punya laut, dia punya lahan perairan umum yang luas yaitu 1.230 hektar. Maka kunjungan ini diharapkan sentra budidaya ikan menjadi pionir yang akan terus kita kembangkan," ujar Edhy.

 

Dalam kunjungan tersebut, Edhy juga berdialog dengan para pelaku usaha sektor perikanan budidaya di Kabupaten Bandung. Edhy yakin, para pembudidaya ikan menginginkan usahanya meningkat namun kesulitan dalam mengembangkannya.

 

Untuk itu, Edhy menjamin bahwa KKP siap membantu kebutuhan budidaya, termasuk modal. "Saya yakin para pelaku usaha sektor perikanan budidaya punya keinginan besar tapi bingung bagaimana memulai maka kami siap memberikan bantuan apa pun dari sektor perikanan budidaya," ujarnya.

 

Pun menurut Edhy, kendala lain yang sering ditemui pemdudidaya ikan adalah mahalnya ongkos pakan yang bisa mencapai lebih dari 70 persen dari total biaya. Untuk itu, KKP bakal menggunakan solusi pakan alternatif yang ditemukan oleh mahasiswa ITB.

 

"Kendala dari pembudidaya adalah pakan yang mahal bisa mencapai 70 persen, ongkos habis di pakan. Maka kita harus berani mengambil langkah tadi ada solusi yaitu alternatif pakan yang ditemukan oleh mahasiswa ITB, nah kita akan coba," ucap Edhy.

 

Adapun Uu menyambut baik kedatangan Edhy yang dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada pembudidaya ikan di Jabar. Dari kunjungan tersebut, pembudidaya ikan khususnya di Kabupaten Bandung pun bisa menyerap ilmu dari KKP.

 

Karena selain modal maupun alat usaha, Uu berujar pembudidaya ikan sangat membutuhkan ilmu untuk mengubah pola pikir yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan.

 

"Berikan peternak ikan keilmuan bukan hanya modal dan alat sehingga dengan ilmu pola pikirnya akan berubah. Kalau hanya bantuan tanpa ilmu kami khawatir modal diberikan tapi kesejahteraan petani tidak meningkat," ujar Uu.

 

Selain itu, Uu juga berharap KKP melirik para santri di pesantren untuk mengembangkan perikanan sekaligus mendorong program One Pesantren One Product (OPOP) di Jabar.

 

Pasalnya, lanjut Uu, jumlah pesantren di Jabar mencapai 10 ribu sehingga jika para santrinya diberikan ilmu dan modal budidaya ikan maka sektor budidaya ikan dan kesejahtraan akan meningkat.

 

"Saya tadi minta ke Bapak Menteri, kenapa tidak pesantren dilirik oleh KKP karena sangat berpotensi meningkatkan budidaya ikan tawar asalkan santrinya diberi ilmu dan bantuan," ucap Uu.

 

"Jadi jangan hanya petani ikan saja, tapi pesantren pun diberi bantuan agar program OPOP bisa lebih cepat sukses," pungkasnya. (*)

ude

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


Cancel reply

0 Komentar


Tidak ada komentar

Berita Lainnya


Rupiah Menguat di Tengah Wabah Virus Corona
Pos Indonesia Terapkan Protokol Antisipasi Penyebaran Corona
Antispasi Serangan Virus Corona, Bank BJB Berlakukan Work Form Home
PLN Tetap Siaga Menjaga Pasokan Listrik Masyarakat, di Tengah Merebaknya Covid-19
RUU Cipta Kerja Diperlukan untuk Antisipasi Peningkatan Angka Pengangguran

Editorial