JauraNews, Bandung – Gelombang aksi mahasiswa kembali mewarnai Kota Bandung. Lebih dari 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung Raya memadati halaman Gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Senin (15/6/2026), untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Dengan mengenakan jas almamater dan membawa spanduk berisi berbagai tuntutan, para mahasiswa menyerukan penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Aparat kepolisian menyiagakan ratusan personel di sekitar lokasi guna mengamankan jalannya demonstrasi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara tegas meminta pemerintah membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai kedua program tersebut tidak memberikan efektivitas yang sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan negara.
Baca Juga: Marak Keracunan MBG, Pemkab Bandung Barat Ajukan Klaim ke BGN
Para peserta aksi juga menyoroti dugaan kebocoran anggaran yang dinilai membuka ruang terjadinya praktik korupsi oleh sejumlah pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaannya.
Koordinator aksi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung, Abdurrahman Muhammad Abdul Malik Albarakati, mengatakan demonstrasi tersebut lahir dari keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Aksi ini bukan semata-mata gerakan mahasiswa, melainkan bentuk keresahan masyarakat terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan pemerintah saat ini,” ujar Abdul kepada wartawan di lokasi aksi.
Baca Juga: Presiden Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Jabatan Kepala BGN
Selain menolak program MBG, mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Hentikan program MBG, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hentikan pemborosan anggaran untuk kunjungan luar negeri!” tegas Abdul di hadapan massa aksi.
Mahasiswa juga menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo yang mereka nilai lebih tinggi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Mereka meminta pemerintah lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kebutuhan masyarakat di dalam negeri.
Baca Juga: Cegah Keracunan Siswa, Ribuan SPPG di Jabar Bakal Dikumpulkan
Di samping persoalan anggaran, para demonstran mengangkat isu penguatan demokrasi dan supremasi sipil. Mereka mengkhawatirkan munculnya kembali praktik-praktik yang mengarah pada rezim Orde Baru.
“Kami menyoroti gejala kembalinya praktik Orde Baru. Kami melihat ada penguatan dwifungsi TNI dan Polri,” kata Abdul.
Menurutnya, pengesahan revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri menjadi salah satu indikator yang memperkuat kekhawatiran tersebut. Ia menilai proses penyusunan revisi regulasi itu tidak lahir dari aspirasi masyarakat luas, melainkan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
Baca Juga: Soal Sampah, DPRD Jabar Desak Solusi di Tengah Overkapasitas TPPAS Sarimukti
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah mendengar aspirasi masyarakat, mengevaluasi kebijakan yang dinilai membebani keuangan negara, serta menjaga prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam setiap pengambilan kebijakan publik. (dsp)
