Jabar Raih WTP ke-14, Ketua DPRD Harap Pemprov Tingkatkan Pelayanan

Pemprov Jabar  kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2024.
BPK menyerahkan Pemprov Jabar memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atasLaporan Keuangan Pemprov Jabar Tahun 2024, yang diserahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (26/5/2025). (foto: istimewa)

JuaraNews, Bandung –  Pemprov Jabar  kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemprov Jabar dalam mempertahankan opini WTP yang ke-14 secara berturut-turut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan rencana, dan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemprov Jabar Tahun 2024,” ungkap anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar,  Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (25/5/2025).

Baca Juga: Kabar Gembira Program Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang

“Ini adalah bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” sambungnya.

Bobby pun mengapresiasi Pemprov Jabar sebagai salah satu pemerintah deerah yang menyerahkan LKPD unaudited-nya kepada BPK. Atau lebih awal dari batas waktu yang di tentukan.

Baca Juga: Buky Wibawa DPRD dan Kapolda Jabar Sepakat Perkuat Sinergi

6 Catatan WTP dari BPK untuk Pemprov

Namun, BPK melaporkan ada 6 permasalahan yang menjadi catatan. Pada sisi pendapatan, penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum sesuai ketentuan.

Selain itu, terjadi pada sisi belanja. Yakni kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal gedung dan bangunan

Pengelolaan belanja hibah juga belum sesuai dengan ketentuan.  Kemudian, realisasi belanja tenaga ahli dan belanja jasa tenaga informasi dan teknologi (IT) belum sesuai ketentuan.

Penatausahaan aset tetap dan aset properti investasi belum sepenuhnya memadai. Terakhir, pengelolaan penyertaan modal Pemprov Jabar pada empat BUMD kurang memadai.

Bobby berharap temuan tersebut dapat segera di tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Ono Surono Protes Anggaran Media Kena Pangkas

Harus jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna mengucapkan selamat kepada Pemprov Jabar atas opini WTP ke-14 berturut-turut tersebut.

“Pencapaian ini merupakan bukti komitmen dan kerja keras Pemprov Jabar dalam mengelola daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Buky.

Dia berharap, prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah serta menjadi contoh bagi daerah lain.

“Selamat dan sukses terus Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ucap Buky. (den)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *