DI zaman digital media sosial (Medsos) IG, WA, Tiktok dan Youtube adalah sebuah keniscayaan bagi masyarakat dunia saat ini karena medsos dengan cepat mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada baik dalam maupun luar.
Medsos saat ini bukan barang aneh lagi semua kalangan tua dan muda dipastikan bermain medsos entah FB , IG , Youtube maupun Tiktok bahkan tidak sedikit medsos bisa dijadikan sarana untuk mendapat cuan.
Prinsip nya sah sah saja , dan di zaman sekarang hampir semua pejabat di negeri ini menggunakan medsos apakah sekedar mencari hiburan atau bahkan dijadikan alat cari cuan dengan menciptakan berita berita viral agar konten nya dapat ditonton ribuan atau bahkan jutaan orang. Bahkan tidak sedikit melakukan eksploitasi kemiskinan atau kesusahan rakyat dengan cara diberi uang seolah olah dermawan dll.
Baca Juga:Viral! SPPG di Cipatat Bandung Barat Cuci Ompreng MBG, Kondisi Tak Layak Bikin Heboh
Kembali pada topik sebenar nya medsos kalau digunakan dengan benar tanpa ditumpangi kepentingan lain atau pencitraan diri bagus bagus saja tapi kalau sudah digunakan sekedar untuk kepentingan pribadi itu yang perlu di luruskan.
Sebagai pemimpin entah Gubernur atau Bupati dan Walikota tidak dilarang bermain medsos tapi tentu harus sebanding dengan hasil kerjanya untuk masyarakat. Jangan ngoten terus populer di medsos tapi kinerja Nol Besar itu yang kontradiktif, seperti halnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Siapa yang gak kenal dengan Gubernur satu ini dibanding Gubernur Gubernur lainya , bahkan dia dikenal tidak hanya di Jawa Barat tapi hampir sebagian besar wilayah di Indonesia, karena konten konten nya , tentu sebagai orang jabar senang punya Gubernur yang dikenal tidak hanya oleh warga Jabar tapi oleh warga luar jabar juga, Namun dari kepopuleran itu yang saya lihat tidak sebanding dengan hasil kerjanya memimpin jabar, bicara keberhasilan tentu bicara prestasi.
Sedikit ingin saya sampaikan pertanyaan sederhana apa hasil Dedi Mulyadi selama satu setengah tahun memimpin jabar dalam hal Pengentasan kemiskinan , mengurangi pengangguran dan anak usia sekolah yang putus sekolah, karena berdasar data yang ada;
1. Data Statistik Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3,55 juta Jiwa ( 7,02% ) , apakah data ini sudah termasuk data orang miskin baru karena kebijakan yang diambil Dedi Mulyadi terkait penutupan tambang dan pelarangan wisata bagi siswa siswi sekolah yang langsung berdampak pada pengusaha travel , restoran / warung warung makan bahkan perhotelan.
Baca Juga:BMI Kecam Keras Fitnah terhadap AHY, Desak Penindakan Hukum Kanal Penyebar Hoaks
2. Berdasar data Kementerian dasar dan Menengah (kemendikdasmen) terdapat 106.196 anak tidak sekolah yang menempatkan provinsi jawa barat di ranking pertama secara Nasional. Alasan putus sekolah itu macam macam alasan nya tapi yang paling dominan adalah masalah ekonomi , tinggi nya biaya pendidikan dan anak dieksploitasi orang tua nya tuk membantu cari uang entah menjadi pengemis di jalan atau Jualan sehingga mereka memilih tidak sekolah.
3. Angka Pengangguran di Jabar tercatat 1,79 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka ( TPT ) sebesar 6,66% , ini juga apakah sudah ditambah karena kebijakan dedi mulyadi yang menyebabkan banyak orang menjadi pengangguran baru di sektor pertambangan dan Wisata atau belum.
Ini semua menjadi tanggung jawab besar Gubernur dan perangkat nya untuk menyelesaikan persoalan ini, karena kalau tidak ditangani dan diselesaikan dengan baik akan menjadi bom waktu yang akan berpengaruh terhadap seluruh sektor baik pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
Untuk itulah saya minta sama gubernur Jabar bekerjalah sesuai aturan yang ada lakukan sinergi , koordinasi dalam mengambil langkah langkah kebijakan untuk kepentingan masyarakat Jabar ini mengelola pemerintahan berdasar aturan sistem Republik bukan kerajaan. Jadi tak bisa kumaha aing , pencitraan boleh asal hasilnya sebanding kalau nggak jelas Hasil nya sudah hentikan saja pencitraan nya lagian pilpres masih lama.
Penulis: H. Ujang Fahpulwaton
Direktur Eksekutif UF
Center / Sekretaris Forum
Parlemen Jabar 2009 – 2014. (*)
