JuaraNews, Bandung – Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menerima kunjungan resmi dari delegasi Kongres Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.
Dalam pertemuan tersebut, Buky memaparkan bahwa Provinsi Jawa Barat sejauh ini telah membangun hubungan bilateral yang erat dengan sejumlah provinsi di Tiongkok, antara lain Provinsi Heilongjiang, Guangxi Zhuang, Chongqing, dan Sichuan.
Dampak Nyata bagi Jawa Barat
Hubungan kemitraan yang terjalin mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari program provinsi kembar (sister province), investasi sektor industri, pendidikan, perdagangan, hingga pertukaran teknologi.
Baca Juga:Ketua DPRD Jabar, Bucky Wibawa Dorong Penguatan Kerja Sama dengan Republik Rakyat Tiongkok
Menurut Buky, kolaborasi internasional ini bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan telah memberikan kontribusi konkret bagi kemajuan daerah.
“Pengalaman dari berbagai kerja sama ini menunjukkan bahwa hubungan antarnegara tidak hanya sebatas diplomasi formal. Ini juga menjadi sarana penting untuk transfer pengetahuan, inovasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan,” ujar Buky.
Dalam kaitannya dengan fungsi DPRD, terdapat beberapa area strategis yang menurut DPRD Jawa Barat memiliki potensi besar untuk diperkuat melalui kolaborasi ini diantaranya; penguatan kapasitas pengelolaan anggaran daerah, kerja sama pengembangan infrastruktur daerah, transfer pengetahuan dalam pengembangan industry dan UMKM.
Selain itu, pengembangan smart city dan tata kelola digital, penguatan sumber daya manusia, riset kebijakan, dan pertukaran pengetahuan dan kolaborasi mengenai teknologi lingkungan, ekonomi hijau, efisiensi energi, serta pembangunan rendah karbon untuk masa depan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Baca Juga:DPRD Jabar Perkuat Jejaring Internasional Lewat Kunjungan Delegasi Shizouka
“Kami meyakini bahwa hubungan kerja sama yang kuat harus dilandasi atas prinsip kesetaraan, saling menghormati dan memberikan manfaat bersama. Menjadi harapan kami kunjungan ini tidak h
anya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga membuka peluang kerja sama konkret yang dapat diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang terukur dan berdampak nyata,” tandasnya. (*)
