JuaraNews Bekasi - Forum Warga Pilar Tertindas (Fowapti) mengultimatum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi jangan bermain mata dengan mafia tanah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fowapti Maskuri, Kamis (3/11/2024).

Hal itu disebabkan ketika pihaknya tidak puas atas penjelasan yang dikeluarkan BPN Kabupaten Bekasi pada Senin 30 September 2024 kemarin, padahal warga kesana atas perintah surat dari Kementerian BPN untuk segera berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Bekasi dengan bernomorkan surat PN 02.03/1012-800.39/VIII/2024 .

“Padahal kami tidak satu dua kali kesana tetapi pihaknya masih menelaah dan masih mempelajari terus kan lucu dan menimbulkan kecurigaan terhadap kami, lalu kami kesini pun atas perintah atasannya untuk segera berkoordinasi dan menyelesaikan persengketaan tersebut,” sesalnya

Lanjut Maskuri “ketika kami memberikan informasi tersebut kepada warga pun mereka mencurigai atas tindak tanduk BPN Kabupaten Bekasi yang masih tidak jelas perihal kepentingan kami atas tanah,” pungkasnya

Ketika awak media mengonfirmasi pemberitaan tersebut pihak BPN Kabupaten Bekasi melalui Humas masih belum menanggapi.

Sebelumnya aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bekasi mengawal kasus penggusuran Kampung Pilar yang sudah masuk 20 tahun. Lewat aksi di depan Gedung ATR BPN RI, mereka mendesak Kementerian ATR BPN untuk menyelesaikan sengketa tanah d Kampung Pilar, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (29/7/2024) siang.

Korlap Aksi, Abdul Rauf mengatakan warga Kampung Pilar adalah Representasi dari ketidak merdekaan Bangsa ini, disaat semua orang mempersiapkan perayaan HUT RI yang ke 79 di ujung pelosok Kabupaten Bekasi.

"Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan arti kemerdekaan itu. Masyarakat yang seharusnya menjadi simbol Bangsa seakan-akan dilupakan dan terpinggirkan, kemegahan Ibu Kota Nusantara (IKN) seakan akan menjadi satir bahwa Bangsa ini masih jauh dari keadilan," tegas Abdul Rauf. (*)

Oleh: pratigto / bas