JuaraNews, Bandung - Komisi 1 DPRD Jabar bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar menggelar workshop dengan tajuk 'Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Kampanye Pemilu' di Sari Ater Kamboti Hotel, Jumat (8/12/2023). 

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Jabar Rafael Situmorang mengajak insan media untuk menjunjung tinggi netralitas dan independensi terlebih saat ini mulai memasuki tahapan kampanye. 

"Lembaga penyiaran ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memberikan edukasi dan pemahaman masyarakat, maka dari itu media massa harus senantiasa menjunjung tinggi netralitas dan Independensinya, serta tidak takut memberitakan kebenaran terhadap sebuah kandidat peserta pemilu," ungkap Rafael. 

Ia mencontohkan seperti menginformasikan siapa latar belakang calon yang bersaing dalam kontestasi Pemilu 2024 maupun Pileg. 

"Hemat saya mempublikasikan siapa latar belakang Calon itu yang harus dilakukan media penyiaran, itu bentuk transparansi dan edukasi yang dilakukan media massa kepada masyarakat sebagai pemilih agar masyarakat ini semakin tercerdaskan dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan," terangnya

Hal senada diungkapkan Sekertaris Diskominfo Jabar, Agi Agung Galuh Purwa. Agung menyebut, media penyiaran juga menjadi pilar penting dalam menangkal dan memfiltrasi berita bohong yang banyak beredar di media sosial saat ini. Apalagi keterbukaan informasi menjadi hal yang saat ini di hadapi dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pihak. 

"Harapannya media penyiaran bisa semakin paham seberapa penting tugas dan fungsinya. Begitupun masyarakatnya lebih dewasa dalam menerima sebuah informasi. Apalagi saat ini memasuki tahapan panas di Pemilu, jangan sampai karena termakan berita bohong, yang justru memecah belah keutuhan, kesatuan, dan persatuan NKRI," jelas Agung. 

Sementara itu, Ketua KPID Jabar Dr Adiyana Slamet mengajak, masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi berbagai tayangan yang disajikan lembaga penyiaran di tahun politik ini. Hal itu agar informasi yang disampaikan tidak hanya up to date, namun juga netral, berimbang, tidak memihak, dan mencerdaskan masyarakat. 

"Dalam tahapan pemilu ini kita harus menjamin lembaga penyiaran kita itu berada pada posisi seharusnya, dimana Lembaga Penyiaran itu harus netral dan turut mendorong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih nanti. Maka dari itu literasi ini dilakukan agar masyarakat bisa turut mengawasi kerja-kerja yang dilakukan lembaga penyiaran. Sehingga keamanan, netralitas, dan kondusifitas di Jawa Barat dalam Pemilu ini bisa terwujud," papar Adooyana. (*) 

Rdsp