DPRD Minta Pemprov Kaji Ulang Kondisi Lingkungan
- 8 Desember 2024 | 20:20:00 WIB
DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan ulang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan ulang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Jawa Barat.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
Bandung, Juaranews – Akibat cuaca ekstrem, menjelang perhelatan puncak KTT G20 November mendatang, Bali didera berbagai bencana hidrometeorologi. Bencana itu mulai dari tanah longsor hingga banjir bandang.
Sebagaimana diberitakan, pada 16-17 Oktober 2022 lalu, sejumlah daerah di Bali mengalami bencana hidrometeorologi ini. Bahkan, bencana itu dilaporkan menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali I Made Rentin. Ia menyebutkan sampai dengan 17 Oktober 2022 malam, jumlah warga meninggal dunia tercatat sebanyak 6 orang, di antaranya 3 orang di Kabupaten Karangasem, 1 di Bangli, 1 di Tabanan dan 1 orang di Jembrana.
Bencana yang belakangan menerjang pula dewata itu pun tak ayal mengundang cuitan netizen. Tagar #PrayForBali pun sempat menjadi trending topic Indonesia pada media sosial Twitter.
Menanggapi deraan bencana itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster menyatakan bahwa kondisi itu sudah aman terkendali.
"Tidak ada masalah, banjir sudah diatasi. Aman. Sudah aman, apalagi yang dikhawatirkan," ujar Koster di Denpasar, Jumat (21/10) menanggapi pertanyaan wartawan seputar dampak banjir Bali dan puncak KTT G20.
Koster mengklaim jika para pengungsi akibat bencana-bencana itu, termasuk di Jembrana, sudah ditangani. Ke depannya, kata dia, Pemprov Bali akan mrelokasi rumah-rumah warga yang terdampak banjir.
"Kalau dalam waktu jangka pendek ini pengungsian sudah ditangani, terutama di Jembrana. Kalau di luar Jembrana kan tidak ada. Kemudian, makanan sudah disiapkan, dalam jangka panjang akan dilakukan relokasi warga di Jembrana, itu ada sekitar 20 KK," katanya.
Sementara itu, untuk rumah-rumah warga yang terdampak banjir akan harus direkolasi, karena banjir di sana sudah beberapa kali terjadi.
"Memang harus direkolasi karena kejadian banjirnya ini sering, sudah beberapa kali terjadi dan yang berat kemarin. Karena, memang posisi tempat rumahnya di bawah jalan itu tidak nyaman. Itu sedang diupayakan dan mudah-mudahan semua warganya mau itu direlokasi, kita sudah siapkan dan rumahnya akan dibantu dari BNPB," ujarnya.
Selain itu, Koster juga mengatakan bahwa dirinya telah memberikan intruksi pada BMKG, BPBD dan Dinas PUPR agar berkoordinasi untuk melakukan mitigasi bencana. Ia juga menghimbau agar warga di wilayah rawan banjir untuk tetap waspada.
“Mengimbau warga untuk berjaga-jaga terutama di wilayah yang rawan banjir, air bandang dan lain-lain, tapi saya kira kalau air bandang nggak lagi, ini terakhir,” ujar Gubernur yang merupakan politisi PDIP ini.
Aep
0 KomentarKPU Jabar melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi untuk Pilkada Serentak Selengkapnya..
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui Selengkapnya..
Kemendikdasmen melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG), kembali membuka penerimaan calon peserta PPG bagi Guru Tertentu. Selengkapnya..
MASYARAKAT Jabar semestinya menyadari sepenuhnya bahwa ada Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Selengkapnya..
KPU Kota Bekasi resmi mengumumkan hasil rekapitulasi pilkada 2024 Paslon Ridho no urut 3 dinyatakan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat.
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat.