Tetap Fokus, Persib Waspadai Kebangkitan PSS
- 8 Desember 2024 | 21:28:00 WIB
BOJAN Bojan Hodak meminta pasukannya fokus saat melakoni laga Pekan 13 Liga 1 2024-2025, menghadapi PSS Sleman, Senin (9/12/2024) malam.
BOJAN Bojan Hodak meminta pasukannya fokus saat melakoni laga Pekan 13 Liga 1 2024-2025, menghadapi PSS Sleman, Senin (9/12/2024) malam.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
Jakarta, Juaranews – Penugasan dari pemerintah yang diberikan kepada BUMN disebut-sebut cenderung rawan korupsi. Masalah itu, diakui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Oleh karena itu, dirinya mengusulkan seluruh penugasan perseroan harus disepakati tiga menteri.
"Saya tidak menutup mata, penugasan-penugasan di BUMN itu tends to corrupt, makanya kita ubah sekarang. Seluruh penugasan di BUMN harus disepakati tiga menteri, menteri yang menugaskan, menteri BUMN, dan menteri keuangan," papar Erick dalam video pendek yang diunggah dalam akun di Instagramnya, Kamis (6/10/2022).
Erick menjelaskan, dalam proses penugasan, kementerian yang memberi penugasan harus menyalurkan anggaran kepada perusahaan tersebut. Dengan catatan, kementerian itu memiliki anggaran cukup. Jika kementerian yang memberi penugasan tidak memiliki anggaran, maka diperlukan dana BUMN. Dana yang dimaksud berupa government injection atau suntikan dana negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Karena ini korporasi opsinya dua, kalau tidak feasible, government injection, yang namanya PMN," ujar Erick.
Dia pun mengungkapkan bahwa 70-80 persen PMN BUMN digunakan untuk penugasan. Namun dia menyayangkan, persepsi PMN BUMN selama ini buruk karena sebelumnya tidak transparan.
"PMN itu persepsinya jelek; salah. Karena PMN 70-80 persen penugasan, tidak ada penyelamatan, penugasan. Cuma dulunya tidak transparan, sekarang dengan adanya kesepakatan tiga menteri semua transparan. Ini kita dorong di undang-undang BUMN," tuturnya.
Kementerian BUMN mendorong pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN segera diselesaikan DPR RI. Regulasi ini diperlukan, selain mengatasi masalah penugasan BUMN, juga untuk mengatur ketidaksinkronan nilai dividen perseroan yang ditetapkan pemerintah. Adapun ketidaksikronan nilai dividen BUMN disebabkan pengesahannya dilakukan masing-masing menteri terkait.
Aep
0 KomentarAKSI korporasi bank bjb kembali mencatatkan pencapaian Selengkapnya..
BANK bjb terus memperkuat kolaborasi strategis untuk mendukung peningkatan kinerja bisnis sekaligus memberikan kontribusi nyata di berbagai Selengkapnya..
PLN terus menggalang kolaborasi global demi mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan transisi energi di Tanah Selengkapnya..
DI tengah lesunya tekstil di Indonesia, Italian Trade Agency (ITA) bekerja sama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia Selengkapnya..
INVESTASI kini menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai kestabilan finansial dan kesejahteraan di masa Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.