Moncer saat Debut, Adzikry Janji Tampil Lebih Baik
- 29 Maret 2024 | 14:18:00 WIB
M Adzikry Fadillah bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain dari Pelatih Bojan Hodak, kontra Bhayangkara, Kamis (28/3/2024) malam.
M Adzikry Fadillah bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain dari Pelatih Bojan Hodak, kontra Bhayangkara, Kamis (28/3/2024) malam.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Bandung - Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat dengan tegas menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Hal itu bakal berdampak kepada seluruh kebutuhan pokok seperti.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertalite menjadi sebesar Rp 10.000 per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter. Lalu Solar subsidi menjadi Rp 6.800 per liter dari Rp 5.150 per liter, serta Pertamax menjadi menjadi Rp 14.500 per liter dari Rp 12.500 per liter.
Bendahara Fraksi Demokrat DPRD Jabar, Sugianto Nangolah mengatakan kenaikan sangat berdampak kepada masyarakat luas,karena pasca pandemi roda perekonomian mengalami perlambatan dimana harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang signifikan.
"Fraksi Demokrat baik di DPRD tingkat kabupaten kota, provinsi hingga pusat tetap menyuarakan penolakan kenaikan BBM bersubsidi karena berdampak berbagai sektor," ucapnya, di Bandung, Rabu (14/9/2022).
Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat sangat menyayangkan dengan kebijakan pemerintah terkait menaikkan harga BBM bersubsidi karena dengan kenaikkan harga BBM impact terhadap harga lainnya.
Seperti transportasi umum, kebutuhan pokok dan itu akan menggerus kesejahteraan rakyat menengah kebawah tentunya. Demokrat tidak akan mengorbankan rakyat untuk meringankan beban Pemerintah.Demokrat akan fokus bagaimana menyuarakan harapan rakyat dan membantu kesulitan rakyat. (*)
bas
0 KomentarPemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Selengkapnya..
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Selengkapnya..
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
Pemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Lebaran.
GERAKAN Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) mendesak KPK untuk memeriksa Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia