blog counter

Hot News


Opini


    Pemprov Jabar Sudah Susun Pergub Anti-Radikalisme dan Intoleransi



    Pemprov Jabar Sudah Susun Pergub Anti-Radikalisme dan Intoleransi
    Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat menemui pengunjuk rasa yang tergabung dalam kelompok SAMMARI di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/1/2022).  (humas pemprov jabar)

    JuaraNews, Bandung – Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menerima aspirasi dari para demonstran yang menentang paham radikalisme dan intoleran, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/1/2022).


    Massa yang mengatasnamakan Solidaritas Aksi Masyarakat Militan Anti Radikalisme dan Intoleran (SAMMARI) ini menyuarakan perlawanannya terhadap kelompok-kelompok yang anti-Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, khususnya golongan penganut paham khilafah yang ingin mengubah NKRI menjadi Negara Islam Indonesia (NII) yang beraliran radikal dan intoleran.


    SAMMARI juga mengutarakan dukungannya kepada Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikal dan Intoleran (ALMAGARI) dalam upaya membendung paham radikal di Kabupaten Garut, serta dukungan atas sikap Polda Jabar yang telah menegakkan proses hukum dengan tegas kepada Bahar Smith.


    Massa juga mendesak Pemprov Jabar untuk menerbitkan perda Anti- Ekstremisme dan Terorisme sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor  7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.


    Menanggapi pernyataan sikap dan deklarasi SAMMARI tersebut, Wagub Uu mengungkapkan, bahwa pihaknya akan mendorong penyelesaian masalah anti radikalisme NII yang terjadi di Kabupaten Garut.


    “(Kasus NII) Itu sudah ditindaklanjuti oleh aparat, cuma kita akan mendorong untuk segera diselesaikan, karena memang yang namanya kelompok yang mengganggu NKRI, bukan hanya musuh pemerintah, melainkan musuh bersama,” kata Uu.


    “Aspirasi ini merupakan dorongan bagi pemerintah untuk menindaklanjuti. Namun ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab semua pihak. Tetap harus ada kebersaman dengan seluruh masyarakat,” tambahnya.


    Uu juga menegaskan, Pemprov Jabar sudah menyusun Peraturan Gubernur tentang Anti-Radikalisme dan Intoleran. Adapun Pergub tersebut sudah hampir rampung dan siap untuk ditandatangani. Pergub ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengambil langkah yang sama.


    “Pergub sudah hampir selesai ditandatangani, nanti itu bisa dijadikan payung hukum bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hal-hal semacam ini,” pungkas Pak Uu. (*)

    jn

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Komisi IV DPRD Jabar Dorong Penyelesaian Tol Cisumdawu Arah ke BIJB
    Wagub Jabar Bantu Perbaikan Rumah Undang Yang Dirobohkan Rentir
    Belum Selesai Dibangun, Tarif Jalan Tol Cisumdawu Sudah Mau Naik Lagi
    Edukasi Penanggulangan Stunting Harus Massif dan Bersama-sama
    Cegah Terjadi Maladministrasi, Ombudsman Jabar Minta Penarikan Uang Sumbangan Siswa Dihentikan
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads