Editorial


    Hot News


    Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

    Opini


    • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
      Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

      TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

      DPRD Jabar Pastikan Semua Siswa Dapat Ikuti Ujian Sekolah

      • Jumat, 10 Desember 2021 | 12:44:00 WIB
      • 0 Komentar


      DPRD Jabar Pastikan Semua Siswa Dapat Ikuti Ujian Sekolah
      Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya bas

      JuaraNews, Bandung - DPRD Jawa Barat memastikan semua siswa di sekolah swasta memiliki hak untuk mengikuti ujian meski belum membayar iuran bulanan.

       

      Hal tersebut menyusul beredarnya informasi terkait dua murid salah satu sekolah SMK Swasta di Kota Bandung, yang tidak diizinkan mengukuti ujian oleh pihak sekolah.

       

      Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 6 Desember 2021, kemarin.

       

      "Saya merasa kecewa dan prihatin, kenapa tidak?, siswa bernama Adelia Adeneswari dan Weni Ciptawati siswa kelas 12, jurusan akutansi, gara gara belum membayar atau ada tunggakan iuran bulanan, sehingga dikeluarkan dari kelas," kata, belum lama ini.

       

      Dia menjelaskan, kedua siswa diterima di sekolah swasta tersebut, melalui mekanisme bantuan pembiayaan, pasalnya sekolah swasta SMA, SMK mendapatkan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) pertahun dari Pemprov


      Jika benar seperti ini, maka pimpinan Komisi V DPRD ada beberapa hal yang kami perhatikan. Sekolah swasta mendapatkan BPMU, maka sesungguhnya ada komitmen dan berkewajiban untuk membantu pembayaran iuran bulanan dan ujian siswa dari kalangan tidak mampu," tuturnya.

       

      Gus Ahad menyebut, sekolah bisa menggunakan pola subsidi silang, dengan adanya siswa yang tergolong mampu dan tidak mampu terkait pembayaran iuran dan pembiayaan oprasional sekolah. Oleh karena itu, adanya pihak sekolah meminta siswa tidak mengikuti ujian karena belum membayar, hal itu dikatakan Gus Ahad sangat menyalahi aturan.

       

      Sekolah harus dapat membedakan, antara hak asasi manusia, dalam hal ini hak anak untuk memperoleh pendidikan menjadi prinsip. Karena Pelanggarannya masuk hukum pidana. "Sementara urusan uang sekolah adalah urusan perdata, jadi tidak boleh dicampuradukan gara gara urusan tunggakan," tegasnya.

       

      Komisi V DPRD Jabar, lanjut Gus Ahad, mendorong Kepala Disdik Jabar Dedi Supandi, untuk melakukan pendalaman kasus ini, dan peringatan kepada sekolah yang bersangkutan agar tidak menjadi sebuah pola, untuk menekan siswa yang masih kesulitan melakukan pembayaran iuran.

       

      Ini harus diberi diperingatankan, agar tidak terjadi lagi. Kami harap diberikan sanksi ke sekolah tersebut, dengan ditangguhkan sementara dana BPMU nya. Sampai sekolah itu memberikan pernyataan tidak akan melakukan hal itu lagi," ungkapnya.

       

      "Saya menghimbau kepada sekolah swasta lainnya untuk selalu berkomunikasi dengan Dinas untuk menemukan formulasi, bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait pembiayaan sekolah," pungkasnya. (*)

      bas

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      DPRD Jabar Pastikan Semua Siswa Dapat Ikuti Ujian Sekolah
      Warga Sukajaya Bogor Minta Hunian Tetap Kepada Wakil Ketua DPRD Jabar
      Anggota Komisi V DPRD Jabar Kutuk Keras Kasus Asusila Terhadap Santriwati
      Dana BOP tak Kunjung Cair, Achmad Ru'yat Hubungi Kepala BPKAD Jabar
      Masyarakat Tugujaya Inginkan Pembinaan Organisasi Tunjang Kesejahteraan
      Berita Terdahulu

      Jabar Juara


      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)