Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    Gubernur Ridwan Kamil Pastikan UMP 2022 Jabar Naik

    • Jumat, 19 November 2021 | 15:41:00 WIB
    • 0 Komentar


    Gubernur Ridwan Kamil Pastikan UMP 2022 Jabar Naik
    Kalangan buruh menyampaikan tuntutan agar upah minimum dinaikkan pada 2022 nanti. (net)

    JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan akan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.

     

    Keputusan ini diambil untuk mengikuti keputusan dari pemerintah pusat sekaligus memberi keadilan bagi buruh dan pengusaha.

     

    Penetapan UMP 2022 ini berdasarkan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya PP 36/ 2021 tentang Pengupahan. Bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja.

     

    Menurut Gubernur, kebijakan UMP ini merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta serta mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing.

     

    "Jadi kesimpulannya kalau ditanya apakah untuk tahun depan UMP akan naik? Iya kesimpulannya naik," kata Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/11/2021)

     

    Emil juga mengingatkan, penetapan UMP ini hanya untuk pekerja/buruh yang umur kerjanya satu tahun. Adapun bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah.

     

    Maksudnya, pekerja bisa melakukan negosiasi dengan perusahaan secara langsung untuk penetapan upah jika masa kerjanya sudah lebih dari satu tahun. Sebagai salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Majalengka, di mana perusahaan dengan inisiatifnya menaikkan upah setelah bernegosiasi dengan para pekerjanya.

     

    "Kita juga mengingatkan bahwa upah minimum ini hanya untuk pekerja yang umurnya satu tahun dalam usia kerjanya. Sehingga kepada buruh yang di atas satu tahun usia kerjanya itu bisa mengajukan kenaikan yang tidak sama seperti di PP 36/2021 dengan bernegosiasi langsung di perusahaannya. Jadi bisa naiknya sesuai dengan kesepakatan," kata Emil.

     

    "Ambil contoh di Majalengka ada perusahaan yang menaikkan atas inisiatif sendiri setelah bernegosiasi dengan buruh yang berbeda dengan UMP. Itulah ruang negosiasi sehingga perusahaan-perusahaan bisa menegosiasikan," imbuhnya. (*)

    jn

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Ridwan Kamil Targetkan 2023 Seluruh Desa di Jabar Miliki BUMDes
    Gubernur Ridwan Kamil: Masa Depan Ekonomi Indonesia ada di Desa
    Pemprov Jabar Bangun SDM dan Energi Terbarukan dari PI 10 Persen Migas
    IDC AMSI 2021: Peluang Ekonomi Digital Indonesia Masih Terbuka Lebar
    Ridwan Kamil Izinkan Namanya jadi Merek Produk UMKM, Mulai dari Cimol sampai Toko Galon Kang Emil
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021
      iklan qposaja

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads