Kader Demokrat Jabar Ikut Sukseskan Pilkada 2024
- 21 November 2024 | 16:26:00 WIB
KADER Demokrat se Jawa Barat Ikut Sukseskan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot Usungan Partai Demokrat.
KADER Demokrat se Jawa Barat Ikut Sukseskan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot Usungan Partai Demokrat.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Komisi IV DPRD Jabar mempunyai beberapa fokus pekerjaan dibidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan terutama pengawasan pekerjaan - pekerjaan yang di biayai dengan PEN ( Pemulihan Ekonomi Nasional ) baik untuk APBD perubahan 2020 maupun APBD murni 2021.
Anggota Komisi IV Daddy Rohanady, mengatakan, selain hal diatas, pihaknya juga fokus mengawasi standarisasi dan pekerjaan lain yang dibiayai dari APBD yang perlu diawasi dengan seksama agar percepatan pembangunan nya tidak berlarut larut.
"Yang pertama, jalan - jalan yang tidak dibiayai APBD memang jalan yang di cover PT. Semen Jawa ada 12 KM yang digarap 2 Km per tahun yang memerlukan waktu terlalu panjang, maka kita dorong akselerasi atau percepatan supaya tidak berlarut- larut," kata Daddy, Kamis (20/5/2021)
Selain itu, pihaknya juga menyoroti standarisasi jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan memiliki lebar yang proporsional agar mengurangi resiko kecelakaan.
"Kemudian jalan standarisasi yaitu semua jalan milik provinsi jawa barat, komisi IV meminta untuk lebarnya harus 6 meter untuk mengurasi kecelakaan dijalan dan terakhir soal jalan yang dibiayai dana PEN" ujar Daddy Rohanady.
Daddy menekankan, mengenai pengerjaan jalan dengan penggunakan dana PEN, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa-apa namun terap harus membayar hutang yang ada dan itu harus segera dicarikan solusinya
"Ada 2 hal yang kalau pekerjaannya tidak berjalan dengan baik ada 2 kerugian , satu adalah masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa- apa dari pekerjaan yang terbengkalai yang kedua kalau perkerjaan tersebut tidak selesai atau tidak baik, kita tetap harus membayar hutangnya" tegasnya.
Daddy menambahkan, Dinas Bina Marga harus memegang tegus motto mereka yaitu "Jalan mantap, Ekonomi Lancar. Itu harus diterapkan sebagai penyemangat para pegawai dinas tersebut agar dapat bekerja dengan baik demi memajukan ekonomi jabar.
"Khusus untuk bina marga, motto itu jangan dilupakan, karena saya kira motto itu bagus yaitu jalan mantap ekonomi lancar artinya ketika jalannya mantap pastinya ekonomi sekitar akan lancar sehingga akan dirasakan oleh masyarakat jawa barat khusunya " tutup Daddy. (*)
bas
0 KomentarFMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
HERMAN Suryatman mengingatkan kembali Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga Netralitas di Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang UU Cipta Kerja.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).