JuaraNews, Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM menolak permohonan pengesahan kepengurusan partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara yang di ajukan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko dan drh. Jhoni Allen Marbun.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan dengan keputusan tersebut kini tidak ada lagi dualisme di tubuh Partai Demokrat.

"Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat," tandasnya, Rabu (31/3/2021).

AHY mengatakan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pemerintah merupakan penegasan, terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat, terkait Kepemimpinan, Kepengurusan serta Konstitusi Partai, yakni AD/ART Partai Demokrat, yang dihasilkan oleh Kongres ke-V Partai Demokrat
2020 lalu.

Dimana, katanya, Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Atas pernyataan Pemerintah itu, dengan kerendahan hati, pihaknya menerima keputusan tersebut.

"Kami bersyukur, keputusan pemerintah ini adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air," ucapnya.

Maka dari itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas keputusan menolak hasil KLB di Deli Serdang. Ucapan terima kasih dia sampaikan pertama kali untuk Presiden Jokowi.

"Atas nama segenap pimpinan, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo," ucapnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah menunaikan janji pemerintah, untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini.

Dia juga berterima kasih kepada semua pihak yang selama ini mendukung Demokrat. Menurut AHY, dukungan telah mengalir dari para tokoh pelbagai latar belakang. Mulai dari politikus, akademisi, pengamat politik, purnawirawan TNI dan Polri, ulama dan pemuka agama, budayawan, ormas, kelompok masyarakat sipil, generasi muda, hingga insan media massa.

"Ucapan terima kasih, juga kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Bapak Mahfud MD; Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasonna Laolykepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta unsur-unsur Pemerintah lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu," tutupnya. (*)

bas