JuaraNews, Bandung - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jabar, Yulianto mengatakan pihaknya mendukung supervisi hajat Pilkada di Jabar. Dia juga mengakui bahwa ada beberapa selisih angka di lapangan yang ditemukan oleh Bawaslu, dari data KPU.

"Adanya perbedaan data-data terkait dengan pemilih pada saat pemilu terakhir itu masuk ke daftar pemilih khusus," kata Yulianto di Bandung, Senin (21/9/2020).

Menurutnya, pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, tetap bisa memilih sesuai kententuan yang ada dengan menunjukkan KTP-elektonik untuk menggunakan hak pilihnya.

"Nah, ini tidak sempat tercatat secara utuh atau dokumennya tidak ditemukan dan ditemukan namun dokumennya tidak lengkap," ucapnya.

Yulianto menjelaskan, pada saat penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ini belum bisa masuk, terutama saat dilakukan pencoklitan, diantara hasil pengawasan Bawaslu Jabar.

"Jumlahnya ada sekitar 1.089 pemilih yang masuk ke dalam DPK saat pemilu lalu namun tidak tercantum formulir A1 KWK di KPU. Mungkin karena beberapa hal," tandasnya. (*)

Oleh: ridwan / rid