ultah bandung

Hot News


Inspirasi


    Joki Coklit Kembali Berulah, Kini PPDP Pilkada Serentak 2020 Jadi Sasaran
    (Foto: Net) Ilustrasi PPDB

    Joki Coklit Kembali Berulah, Kini PPDP Pilkada Serentak 2020 Jadi Sasaran

    • Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:02:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat (JABAR) menerima laporan adanya joki pada tahap pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada Serentak 2020.

     

    Pihak Bawaslu melalui Zaki Hilmi, menjelaskan, ada pelanggaran administratif pada pelaksanaan coklit. Joki merupakan orang yang melaksanakan tahap pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak dilakukan oleh petugas yang ada dalam Surat Keputusan (SK) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

     

    "Tentu dengan pengalihan tugas itu, proses coklitnya dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai legal standing, tidak mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan proses coklit. Nah dari kasus joki kemarin itu, kita memberikan tiga rekomendasi," kata Zaki di Bandung, Selasa (11/8/2020).

     

    Dia menjelaskan, adapun rekomendasi tersebut, pertama penindakan terhadap pelaku pelanggaran administrasi karena proses coklitnya di luar mekanisme. Kedua karena coklit dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai legal standing dilakukan proses coklit ulang, karena produknya dianggap tidak sah. Ketiga yaitu, bagi PPDP yang terbukti melakukan pelanggaran pengalihan tugas direkomendasikan untuk diberhentikan.

     

    "Nah kita kan fungsinya untuk memastikan bahwa PPDP itu benar mendatangi nama-nama warga yang ada dalam data pemilih tersebut. Tidak dilakukan oleh orang lain ataupun pihak lain," jelasnya.

     

    Selain itu pihak harus memastikan bahwa PPDP merupakan orang yang netral, bukan yang merupakan pihak yang berkepentingan dalam hal ini partai politik (parpol).

     

    Lanjut Zaki, pihaknya kemarin sudah melakukan proses pencegahan sampai dengan penindakan ketika ditemukannya PPDP yang ternyata ada dalam keanggotan parpol yang terdapat di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

     

    "Nah kita rekomendasikan untuk diberhentikan. Itu terjadi di Kabupaten Karawang, ada 14 PPDP yang terdaftar sebagai anggota parpol. Dari 14 petugas 12 diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran, lalu sisanya tidak bukti melanggar setalah dilakukan proses klarifikasi oleh KPU," tandasnya. (*)

    Oleh: ridwan / rid

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Di Kota Bandung, Irfan Suryanegara Juga Didorong Jadi Gubernur Jabar 2023
    Presiden Jokowi tak Setuju Pilkada 2020 Ditunda
    Kasus Covid-19 di Jabar Naik-Turun, Pemprov Wajibkan Protokol Terapi Pasien di RS Rujukan
    Soal Netralitas ASN di Pilkada Serentak, BKKBN: Tidak Harus Berpihak
    Tingkatkan Kewenangan Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19, Pergub No 60 Didorong jadi Perda
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Pos Indonesia kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads